KalbarOnline.com – Keengganan pihak istana membalas surat yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya masih disesali elit partai tersebut.

Wakil Sekjen DPP Demokrat Rachland Nashidik misalnya. Ia dengan keras mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang tidak membalas surat AHY. “Pak Jokowi tak boleh cuci tangan,” cuit Rachland dilihat di akun Twitternya, Jumat (5/2/2021).

Rachland menilai, Presiden perlu membalas surat tersebut untuk memberikan sinyal kuat bahwa praktek pengambilalihan paksa partai politik adalah tindakan yang tidak benar.

“Presiden sebaiknya perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah dan buruk,” tegasnya.

Rachland lantas mengingatkan bahwa praktek pengambilalihan secara paksa tak hanya menimpa Demokrat, melainkan juga pernah menimpa PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, beberapa waktu lalu. “Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden. Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Rachland menyinggung jika bukan Demokrat yang merugi. “Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka teki tentang sikapnya,” tuturnya.

“Keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap politik Presiden. Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi tapi juga kehormatan istana,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat (PD) Andi Arief mengungkapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Teguran terhadap Moeldoko itu terkait isu kudeta Partai Demokrat.

“KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat,” kata Andi Arief melalui akun Twitternya, Jumat (5/2/2021).

“Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik,” sambungnya.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi. Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

“Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut,” kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat. “Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga),” ujar dia. [ind]