Menkes: PPKM Bakal Diterapkan Jadi Skala Mikro

KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo berkeinginan mempersempit cakupan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, atau lebih mikro untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali akan dibuat menjadi skala mikro. Sebab, PPKM yang sudah berjalan tidak efektif menekan kasus covid-19.

“(PPKM akan dibuat) jadi lebih detail, lebih rinci, dilihat penyebabnya di mana, itu yang dikunci,” ujar Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (1/2/2021).

Ia menjelaskan PPKM berskala mikro akan diterapkan dengan pembatasan mobilitas masyarakat di daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat penyebaran covid-19. Pembatasan itu juga diberlakukan untuk daerah di sekitarnya.

“Nanti ada beberapa daerah yang sebenarnya bukan klaster atau hotspot, terpaksa kita kunci juga. Karena mungkin penyebabnya di dua atau tiga klaster,” papar dia.

Budi memastikan testing (tes) dan tracing (pelacakan) bakal dimaksimalkan agar PPKM berjalan baik. Saat ini, tambahan anggaran untuk program tersebut masih tahap finalisasi bersama kementerian terkait.

“Untuk bisa melakukan yang diarahkan bapak Presiden (Joko Widodo), kita membutuhkan testing yang lebih rapet, tracing yang lebih teliti, dan lebih cepat,” jelas dia.

Budi menuturkan pagu anggaran penanganan pandemi covid-19 bakal lebih besar. Dia telah menyampaikan rencana penambahan anggaran ke DPR.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan hasil pemberlakuan PPKM periode pertama pada 11-25 Januari 2021. Masih tingginya angka kasus covid-19 di sejumlah provinsi menandakan penegakan aturan itu belum efektif.

“Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang pendisiplinan melawan covid-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 31 Januari 2021.

Jokowi menyebut esensi dari PPKM ialah membatasi mobilitas masyarakat. Tetapi, implementasi kebijakan itu masih tidak tegas dan tak konsisten.

“Ini hanya masalah implementasi, sehingga saya minta betul-betul (jajaran) turun ke lapangan,” ujar Jokowi. [rif]