KalbarOnline.com – Upaya mengkudeta kepemimpinan AHY di Demokrat menyeret sejumlah nama. Bahkan salah satunya disebut-sebut ada mantan Ketua DPR Marzuki Ali.

Setidaknya hal itu didasarkan pada pengakuan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia membenarkan bahwa mantan Sekjen Demokrat Marzuki Alie salah satu dari lima yang disebutkan berupaya mengkudeta kepemimpinan di Demokrat. “Ya (benar Marzuki Alie),” jawab Herman singkat ketika dikonfirmasi seperti dilansir Berita Politik RMOL, Selasa (2/2/2021).

Marzuki membantah ingin melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat. Lantaran dirinya mengaku tidak ada dalam pertemuan dengan Moeldoko seperti yang diisukan. “Tanya saja yang hadir, saya enggak mau mendiskusikan sesuatu yang saya tidak tahu,” katanya.

Marzuki Alie membantah pernyataan anggota DPR Herman Khaeron. Mantan Ketua DPR ini meminta Herman Khaeron tidak menudingnya melakukan kudeta. “Kasih tahu Pak Herman, kalau jadi pejabat jangan asbun, dan ingatlah jangan lupa nginjak bumi,” ujar Marzuki.

Marzuki meminta baik Herman maupun kader Demokrat yang lain untuk melakukan konfirmasi langsung kepadanya, bukan menuding hal tersebut yang akan merusak persahabatan.

“Dia bisa telepon saya kalau dia merasa pernah dekat dengan saya, jangan mentang-mentanglah. Jabatan itu akan berakhir, persahabatan akan berlanjut,” tegas dia.

AHY sebelumnya menyampaikan, ada upaya paksa pengambilalihan ketua umum Partai Demokrat yang dilakukan gabungan lima orang. Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan tidak hormat karena korupsi pada 9 tahun lalu, satu mantan kader yang keluar 3 tahun lalu, dan satu nonkader partai yang juga seorang pejabat tinggi pemerintah.

Namun, Marzuki menyebut bahwa pernyataan AHY justru menandakan adanya intrik yang berujung pada kepentingan tertentu. “Partai pasti ada intrik baik dari dalam maupun dari luar. Semuanya pasti berujung kepada kepentingan,” katanya.

Marzuki kemudian memberikan masukan kepada partai politik agar dapat dikelola dengan profesional untuk mencegah adanya gerakan inkonstitusional. “Seandainya partai dikelola secara profesional, dan semua agenda-agenda partai dilaksanakan sesuai konstitusi partai, enggak perlu khawatir adanya gerakan-gerakan yang dilakukan secara inkonstitusional. Artinya semua kembali kepada diri masing-masing,” tandasnya. [ind]