Indeks Pembangunan Manusia Masih Jadi PR Pemprov Kalbar

Urutan 30 dari 34 provinsi se-Indonesia sekaligus terendah se-Kalimantan

KalbarOnline, Pontianak – Di usia ke-64 tahun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar. Salah satunya yakni meningkatkan indeks pembangunan manusia yang masih jauh dibandingkan rata-rata nasional.

Bahkan masih kalah dengan provinsi lain di pulau Kalimantan seperti Kaltim, Kalteng, Kalsel dan Kaltara yang sudah berada di status tinggi. Hal inipun diakui Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Untuk itu, ia menegaskan, pembangunan Kalbar ke depannya akan fokus pada peningkatan IPM.

“Dalam pembangunan Kalbar kedepan fokus kita adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kalbar IPM terendah di Kalimantan. Bahkan jauh dibandingkan rata-rata nasional,” ujarnya.

Selain akan fokus pada tiga bidang yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk meningkatkan IPM, yang tak kalah penting dilakukan, kata Midji, ialah sinkronisasi dan validasi data.

“Saya ingatkan kepada jajaran Provinsi Kalbar, hendaknya bekerja dengan data dan validasi data itu dengan benar agar program yang kita susun, capaiannya bisa baik. Data yang salah tidak akan menghasilkan output yang bagus. Sehingga tahun ini saya ingin ada validasi dan sinkronisasi data dalam segala aspek, dan saya yakin kalau data itu benar, maka posisi Kalbar dari statistik yang ada akan berubah drastis,” tegasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik per tanggal 15 Desember 2020 lalu, IPM Kalbar berada di urutan 30 dari 34 provinsi se-Indonesia dengan nilai 67,66. IPM Kalbar bahkan merupakan yang terendah se-Kalimantan. Di mana, Kalimantan Timur berada di urutan tiga besar dengan nilai 76,24, Kalimantan Tengah di urutan 20 besar dengan nilai 71,05, Kalimantan Selatan di urutan 21 dengan nilai 70,91 dan Kalimantan Utara di urutan 22 dengan nilai 70,63.

Menurut Midji, untuk meningkatkan IPM Kalbar, diperlukan sinergitas yang baik dengan semua pihak. Sebab Kalbar kini sedang mengejar pembangunan IPM. Di mana, kata dia, IPM tertinggi di Kalbar yakni Kota Pontianak dengan nilai 79,4.

“IPM yang paling tinggi sekarang di Kota Pontianak. Yang lainnya belum,” ujarnya.

Ia menargetkan, dalam lima tahun kepemimpinannya ini, IPM Kalbar berada di angka 69. Walaupun rata-rata nasional sudah berada di angka 70. Untuk itu, ia mengajak Pemerintah kabupaten/kota betul-betul memperhatikan IPM. Penyusunan APBD harus menyasar indikator-indikator untuk menunjang pertumbuhan IPM, sehingga anggaran yang dibelanjakan betul-betul sesuai target dan fokus.

“Target saya, dalam lima tahun ini setidaknya angka IPM kita harus 69, walaupun rata-rata nasional sudah 70, makanya saya ajak kabupaten/kota harus betul-betul perhatikan IPM. IPM itu bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, ini yang harus diperhatikan. APBD harus dibelanjakan betul-betul untuk capaian target kita, harus fokus. Menyusun anggaran itu harus ada yang ingin kita capai, bukan asal susun. Saya ajak Bupati dan Walikota, pahami indikator IPM, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat dengan anggaran yang kita punya. Insya Allah hasilnya akan mengikuti. Termasuk DPRD, harus fokus pada peningkatan IPM. Kalau ada pokok pikiran, harus menyasar itu (IPM) juga,” tandasnya.