Covid-19 Tembus 1 Juta Kasus, Harus Dibayar Mahal dengan PSBB Nasional

KalbarOnline.com – Kasus Covid-19 pada Selasa (26/1) tembus 13.094 kasus. Kini total sudah 1.012.350 orang terinfeksi Covid-19. Angka ini dipandang tidak mengejutkan dan sesuai prediksi epidemiologi sebelumnya.

Pakar Kesehatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr. Hermawan Saputra mengatakan dengan 1 juta kasus saat ini membuat semua pihak tak bisa santai atau bermain-main lagi menghadapi Covid-19. Dia meminta penanganan Covid-19 jangan dilakukan setengah-setengah sebab Indonesia belum mencapai puncak kasus.

’’Satu juta kasus ini kan buat kami bagi analis kesehatan masyarakat dan epidemiolog bukan angka yang mengagetkan. Terprediksi sejak awal ya. Karena ke depan pun kasus akan naik terus karena kita belum lewati puncak kasus,’’ katanya kepada KalbarOnline.com, Selasa (26/1). ’’Jadi ada 3 opsi yang bisa dilakukan pemerintah di tengah keterbatasan testing, tracing dan treatment,’’ katanya.

Baca Juga :  Warga Singapura Bandel saat Makan di Restoran, Abaikan Aturan Covid-19

Paling utama adalah dengan memberlakukan PSBB nasional. Kebijakan itu merupakan kebijakan paling mahal yang bisa dilakukan sekalipun akan bertaruh dengan kerugian ekonomi.

Menurut dia, PSBB nasional itu pilihan paling berani, punya konsekuensi tapi memutus penularan Covid-19 bahkan melewati puncak kasus. Dia pun mengakui, PSBB itu mahal harganya karena kaitan dengan ekonomi. ’’Tapi ketimbang kita terkatung-katung sekarang 11 bulan berlalu, dan kerugian ekonomi jalan terus tak kunjung membaik, lebih baik kita rugi dalam satu waktu tapi bisa efektif lewati puncak kasus dan memutus mata rantai,’’ tegas Hermawan.

Dia menyarankan, PSBB nasional paling tidak dilakukan selama 3 minggu sampai 1 bulan. ’’Fase sekarang harusnya persiapan. Nanti Februari harus mulai,’’ jelasnya.

Kemudian, hal lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah optimalsi vaksin dan proses vaksinasi. Namun menurutnya, harapan vaksin ini nanti jangka menengah dan jangka panjang. Sebab negara kita bukan negara produsen vaksin yang membutuhkan anggaran besar. ’’Sehingga 180 juta orang dengan sasaran ini tak mungkin dalam jangka pendek. Paling tidak 2 tahun ke depan’’katanya.

Baca Juga :  Festival Santet Bukan Menyantet Orang

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Mohammad Adib Khumaidi. Menurutnya dengan angka 1 juta kasus Covid-19, menjadi bentuk tanggung jawab individu bukan lagi masyarakat keseluruhan. Sehingga seseorang bisa sadar bahwa kesehatan individunya di era pandemi adalah hal penting.

Bahkan menurut Adib, setiap WNI di situasi ini harus memiliki semacam indikator kesehatan bisa dalam bentuk kartu atau aplikasi yang menjadikan sebagai bentuk tanggung jawab individu. ’’Sehingga seseorang akan bertanggung jawab penuh pada dirinya,’’ tukasnya. (*)

Saksikan video menarik berikut ini:

Comment