KalbarOnline.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tak akan menggunakan data kementerian yang dipimpinnya untuk menjalankan program vaksinasi. Sebab, basis data untuk vaksin dianggap tidak sesuai dengan harapannya.

Budi menceritakan dirinya diyakinkan bahwa sejumlah rumah sakit dan puskesmas mampu menampung masyarakat untuk penyuntikan vaksin Covid-19. Namun faktanya, tidak semua bisa menampung, salah satunya di kabupaten kota.

“Saya nggak mau dua kali ketipu. Saya kapok. Saya nggak percaya data nasional,” ujar Budi dikutip dari diskusi virtual YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1).

Menurutnya dalam pelaksanaan vaksin harus mempertimbangkan pengadaan, logistik, dan strategi. Kini Budi menargetkan harus memperbaiki strategi vaksinasinya.

“Saya melihat granularity tak sampai provinsi sampai kabupaten/kodya, Itu 60 persen tak cukup karena Bandung penuh rumah sakit sama puskesmas, nyuntik bisa. Begitu di Puncak Jaya, di mana Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3 ribu hari baru selesai, 8 tahun baru selesai,” paparnya.

Maka Budi menegaskan dirinya akan mengambil data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena diyakini lebih valid dan paling baru. Salah satunya yakni saat pelaksanaan Pilkada baru-baru ini.

Dia mencontohkan salah satunya di Jawa Barat baru-baru ini juga baru menggelar Pilkada. Maka akan cukup valid untuk data di atas usia 17 tahun.

“Datanya juga supaya nggak salah gimana, sudah kapok saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di-crossing, pakai Dukcapil. Saya ambil datanya KPU, KPU sudahlah kita ambil, KPU manual itu. Kemarin baru pemilihan Jawa Barat, banyak pemilihan kayaknya itu yang paling current. Jadi ambil data KPU base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun,” tutupnya.