KalbarOnline.com – Pemerintah saat ini tengah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia ini. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawal penyaluran bansos yang sedang dilakukan pemerintah ini.

“Pemerintah masih akan menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus ekonomi yang nilainya sangat besar. Sangat-sangat besar dan jenisnya juga beragam. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu,” ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendaaan Terorisme secara virtual, Kamis (14/1).

Jokowi juga mengharapkan, PPATK harus bisa berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Termasuk memberantas korupsi yang modusnya semakin cangih ini.

“Berkontribusi lebih besar untuk membantu program-program pemerintah serta memebrantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih,” katanya.

Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara

Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi

Selain itu katanya, PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuan rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih.

Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus diantisipasi. Kondisi yang menganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus dimitigasi.

“Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru,” ungkapnya.