KalbarOnline.com – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menegaskan dirinya dan keluarga menolak disuntik vaksin Covid-19.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, mengenai Ribka Tjiptaning tersebut harus melihat pernyataan secara menyeluruh yakni kebijakan kesehatan yang seharusnya medepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Mbak Ribka Tjptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (13/1).

Menurut Hasto, PDIP selalu mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, termasuk mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai partai pendukung.

“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap PDIP. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan sikap fraksi PDIP DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” katanya.

Selain itu, Hasto mengatakan pro kontra yang muncul mengenai vaksin Covid-19 ini sebaiknya pemerintah untuk gencar melakukan komunikasi dan sosialisasi ke masyarakat. Itu untuk mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDIP akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” ungkapnya.

Baca juga: Ogah Divaksin, Legislator PDIP Lebih Pilih Didenda Sampai Jual Mobil

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menolak dirinya dan keluarganya untuk bisa divaksinasi Covid-19 ini.

“Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, kalau dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar misalnya saya menjual mobil,” ujar Ribka dalam rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/1).

Ribka menolak penyuntikan vaksi Covid-19 ke dirinya dan keluarganya karena belum adanya jaminan keamanan vaksin Sinovac asal Tiongkok ini.

“Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” katanya.

Ribka melajutkan seperti adanya vaksin anti-polio. Namun penduduk setempat malah terkena penyakit lain. Kemudian juga vaksin-vaksin lain yang belum teruji keamanannya.

Oleh sebab itu dirinya menegaskan menolak vaksin Covid-19 ini. Siapapun tidak boleh ada yang memaksa dirinya untuk disuntikan vaksin Sinovac tersebut.

“Jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, ya enggak boleh maksa gitu,” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: