KalbarOnline.com – Pemerintah berencana melakukan vaksinasi bagi masyarakat di Indonesia setelah vaksin Sinovac dari Tiongkok sudah dinyatakan aman dan halal. Namun, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjibtaning menyatakan tegas dirinya menolak vaksinasi.

“Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin. Kalau dapat sanksi Rp 5 juta, mending saya bayar, atau misalnya (bayar denda sampai harus, Red) jual mobil,” ujar Ribka dalam rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/1).

Ribka menolak penyuntikan vaksi Covid-19 karena belum adanya jaminan keamanan. Walau MUI dan BPOM sudah menyatakan keamanan dan kehalalannya, dia masih pesimistis.

“Orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” katanya.

Ribka melajutkan, ia khawatir dampak vaksin ini seperti vaksin polio yang justru malah berbalik menyerang penerima vaksinnya.

“Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin-Re). Vaksin polio untuk antipolio, malah (orang yang disuntik) lumpuh di Sukabumi. Terus (vaksin) anti kaki gajah, di Majalaya mati 12 karena (vaksin anti kaki gajah, Red) di India ditolak, di Afrika juga ditolak,” katanya.

Ribka pun menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya menerima vaksin. “Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, ya nggak boleh maksa gitu,” pungkasnya.