KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo menargetkan bulan ini ada 58 ribu vaksin yang harus didistribusikan ke daerah. Sebab, pekan depan vaksinasi Covid-19 dimulai meski masih menunggu izin penggunaan atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Distribusi dan vaksinasi dilakukan secara bertahap. Jika bulan ini ditargetkan 58 ribu vaksin harus sampai di daerah, bulan depan targetnya 10,54 ribu dosis vaksin. Pada Maret, setidaknya 13 juta vaksin juga akan didistribusikan.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan jumlah dosis vaksin yang sudah dipesan pemerintah. Dari 3 juta dosis Sinovac ditambah 122,5 juta dosis.

Selanjutnya, produksi Novavac 50 juta dosis, COVAX/Gavi 54 juta dosis, AstraZeneca 50 juta dosis, dan Pfizer 50 juta dosis vaksin. ”Pengaturannya bakal dilakukan Menkes (menteri kesehatan). Saya minta kesiapan kita dalam menuju vaksinasi dicek para gubernur,” ujarnya pada rapat terbatas dengan menteri di Istana Negara, Jakarta, kemarin (6/1).

Setelah rapat terbatas, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa penyuntikan vaksin menunggu EUA dari BPOM. Namun, dia menargetkan minggu depan vaksinasi sudah dimulai. ”Kami merencanakan dalam 15 bulan dapat menyelesaikan vaksinasi kepada 181,5 juta rakyat Indonesia. Presiden memberikan tantangan diselesaikan dalam 12 bulan,” ungkapnya.

Seluruh puskesmas diminta mendaftar di aplikasi Primary Care (PCare) milik BPJS Kesehatan. Sebab, jika belum mendaftar, puskesmas akan sulit melayani vaksinasi dan penanganan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). ”Kalau ada lemari es yang kurang, segera kontak dinas kesehatan, Kemenkes. Kalau perlu, kirimkan ke Twitter, Instagram, dan Facebook saya,” tuturnya.

Vaksinasi tahap pertama ini bakal diberikan kepada tenaga kesehatan. Targetnya, vaksinasi tahap pertama akan selesai pada Februari. Lalu, setelah itu ada 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat pada usia lanjut. Pada 13 Januari, rencananya presiden divaksin. Menanggapi tanggal pemberian vaksin kepada presiden pada 13 Januari mendatang, legislatif menilai pihak yang berwenang tidak perlu buru-buru mengeluarkan hasil uji kelayakan dan izin edar. Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta BPOM tidak terpaku pada batas waktu untuk mengeluarkan izin tersebut. Sebab, dikhawatirkan efektivitas vaksin terpengaruh.

Dia mengingatkan, fokus utama uji kelayakan ini bukan pada kecepatannya. Melainkan pada mutu, keamanan, dan efikasi vaksin. ”Batasnya bukan waktu. Maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini. Namun, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis,” tegasnya dalam keterangannya kemarin.

Pemerintah pun diminta betul-betul menjamin vaksin yang beredar nanti telah memenuhi standar kelayakan. Jangan sampai, setelah vaksin didistribusikan ke masyarakat, justru timbul masalah baru.

Bagi Kurniasih, sebaiknya menunggu agak lama sampai vaksin betul-betul dipastikan aman dan halal. Dia meminta BPOM juga tidak diberi tekanan yang tidak perlu agar mampu menyelesaikan uji klinis sebaik-baiknya. ”Lebih baik kita lakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar, tapi sebetulnya hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin itu,” tuturnya.

Baca juga: Barakuda, Petugas Bersenjata, sampai Intel Turut Berjaga

Secara terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo justru meminta BPOM segera menetapkan izin penggunaan atau edar darurat vaksin Covid-19 yang bakal digunakan di Indonesia. ”Sebab, mulai minggu depan atau sekitar pertengahan Januari, diperkirakan vaksin mulai diberikan kepada masyarakat,” terangnya.

Bamsoet –sapaan akrab Bambang Soesatyo– juga mendesak pemerintah segera menetapkan standard operating procedure (SOP) dan prosedur vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat. Mulai persiapan pelaksanaan vaksinasi seperti pendistribusian vaksin, lokasi pemberian vaksinasi, proses antrean vaksinasi, hingga penentuan tahapan prioritas pemberian vaksin.

Pemerintah juga perlu menginformasikan program vaksinasi yang akan dilakukan dalam dua tahapan kepada 181,5 juta penduduk. Tahap pertama berlangsung pada Januari–April 2021 kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik di seluruh daerah. Tahap kedua bakal diadakan pada April 2021–Maret 2022 kepada masyarakat lainnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan informasi tentang keluarnya fatwa untuk vaksin Sinovac. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyatakan bahwa fatwa vaksin Sinovac untuk mencegah penularan Covid-19 akan keluar sebelum 13 Januari.

Saat ini vaksin Covid-19 Sinovac sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Namun, Ma’ruf menuturkan bahwa pemerintah baru melakukan vaksinasi setelah ada rekomendasi dari BPOM dan MUI. Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan ulama dalam rangka pendistribusian dan penggunaan vaksin Sinovac. ”Untuk masalah izin dan fatwa halal ini, sudah ada kesepakatannya,’’ ungkap Masduki Baidlowi, juru bicara wakil presiden, di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, meski saat ini vaksin Sinovac sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia, Ma’ruf memastikan vaksinasinya tetap menunggu izin BPOM dan fatwa MUI. Pendistribusian dilakukan sejak awal atau lebih dulu untuk memastikan vaksinasi dapat dilakukan secara serentak.

Saksikan video menarik berikut ini: