Vaksinasi Covid, Dewan Kalbar Minta Tenaga Kesehatan Jadi Contoh Masyarakat

KalbarOnline, Pontianak – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib menanggapi serius respon beragam masyarakat terkait vaksinasi Covid-19. Di mana ada sebagian masyarakat yang mendukung maupun menolak termasuk sejumlah tenaga kesehatan seperti perawat yang masih ragu untuk dilakukan vaksinasi covid-19. Padahal, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan bahwa tenaga kesehatan merupakan kelompok prioritas untuk dilakukan vaksinasi lantaran merupakan orang atau profesi yang sangat beresiko untuk tertular Covid-19.

Menurut Suib, hal ini terjadi akibat informasi hoaks yang diterima oleh sebagian masyarakat termasuk tenaga kesehatan itu sendiri. Di satu sisi, vaksin sendiri menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Tapi banyak juga masyarakat yang terpengaruh berita-berita hoaks terkait vaksin.

“Kita ketahui bersama, banyak sekali masyarakat termakan isu hoaks bahwa vaksin itu ‘katanya’ belum terbukti manjur membentuk kekebalan tubuhnya terhadap virus Covid-19. Bahkan banyak juga informasi hoaks beredar bahwa setelah divaksin justru membahayakan. Ini kan hoaks,” ujarnya saat diwawancarai wartawan.

Tenaga kesehatan, kata Suib, seharusnya menjadi garda terdepan menangkal informasi hoaks tersebut dengan cara memberikan contoh bagi masyarakat dengan siap dilakukan vaksinasi. Sehingga tujuan pemerintah menanggulangi pandemi covid-19 dengan vaksinasi akan berjalan lancar dan maksimal.

“Tenaga kesehatan itu seharusnya sekarang bagaimana menangkal isu hoaks ini. Kasih contoh bagi masyarakat kita yang khawatir terhadap isu hoaks ini. Harus jadi contoh bagi masyarakat. Supaya masyarakat tidak ragu-ragu lagi. Sehingga tujuan pemerintah menanggulangi covid-19 dengan vaksinasi bisa maksimal,” tegasnya.

Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ini pun meminta masyarakat tak takut terhadap vaksin Covid-19. Sebab, vaksin Covid-19 yang didatangkan Pemerintah Indonesia sendiri, kata Suib, telah melalui berbagai penelitian dan uji laboratorium yang panjang. Selain itu vaksin-vaksin yang didatangkan Pemerintah Indonesia juga ditegaskan Suib, telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga kesehatan dunia.

“Masyarakat tidak boleh takut, karena bagaimanapun vaksin ini sudah diuji oleh lembaga kesehatan dunia, juga dengan uji yang panjang. Memang vaksin ini bukan solusi akhir untuk menghentikan pandemi. Tapi vaksin ini adalah salah satu upaya untuk meminimalisir angka kemungkinan orang terinfeksi. Di samping kita harus tetap menerapkan protokol 3M dalam keseharian untuk menjaga diri tidak terpapar atau menularkan virus corona kepada orang lain,” tegasnya.

Selain itu juga, kata Suib, jika corona terus dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya apapun, tentu akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Terutama di sektor perekonomian.

“Selain itu juga akan terus berdampak pada perekonomian kita kalau corona terus-terusan dibiarkan, semuanya terbatas. Pemerintah pasti memikirkan yang terbaik yakni kesejahteraan masyarakat, yang sekarang dihambat oleh corona, makanya harus dibasmi. Vaksin itu juga tentu sudah melalui berbagai kajian medis, tentu pemerintah sudah memikirkan ini, masyarakat jangan takut, pasti nantinya akan ditangani secara baik oleh tenaga medis kita,” tegasnya.

Bahkan dirinya sendiri mengaku siap mendaftarkan diri sebagai untuk menjadi orang pertama yang akan menerima suntikan vaksin Covid-19 di Kalbar. Menurutnya, publik figur harus memberikan contoh kepada masyarakat.

“Saya pribadi akan mendaftarkan diri untuk divaksin. Anggota DPRD sebagai publik figur, harus memberikan contoh,” tukasnya.

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar ini menegaskan bahwa pernyataan siap untuk divaksin bukan merupakan bentuk sikap gagah-gagahan, namun sebagai upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Kalbar bahwa vaksin Covid-19 aman.

“Saya tidak ragu, dan ini bentuk untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa vaksin covid-19 aman,” tegasnya.

Selain itu, Suib juga menegaskan bahwa sikapnya itu juga dalam rangka merespon upaya pemerintah dalam menanggulangi covid-19.