700 Ribu Dosis Vaksin Sudah Didistribusikan ke 34 Provinsi

KalbarOnline.com – Program vaksinasi Covid-19 dijadwalkan dimulai pada Rabu 13 Januari mendatang. Pada hari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama yang divaksin.

Kemarin (5/1) Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyatakan, tata cara penyuntikan vaksin akan dibahas Jumat ini. Heru memastikan prosesnya akan cermat. Beberapa menteri dikabarkan akan divaksin bersamaan dengan Jokowi. Namun, Heru belum tahu siapa saja pejabat yang akan ikut vaksinasi. ”Jumat nanti kami bahas siapa saja perwakilan masyarakat dan TNI,” bebernya.

Masyarakat bisa melihat langsung proses vaksinasi tersebut.

”Biar memberikan semangat, bisa dilanjutkan ke daerah,” tutur Heru.

Setelah presiden melakukan vaksinasi di Jakarta, program serupa akan berlanjut di kota-kota besar lain.

Kendati jadwal vaksinasi Jokowi sudah diumumkan, hingga kemarin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan emergency use authorization (EUA) sebagai syarat penggunaan vaksin. Juru bicara tentang vaksin Covid-19 dari BPOM Rizka Andalusia mengatakan, sebelum presiden divaksin, EUA pasti dikeluarkan. Namun, dia menolak jika dianggap buru-buru. ”Presiden selalu menanyakan kesiapan kepada kami. Baru menyatakan waktu vaksin,” ungkapnya.

Pernyataan Jokowi akan divaksin pada 13 Januari bukan tanpa koordinasi dengan BPOM. Sebab, menurut Rizka, apa yang disampaikan tersebut merupakan estimasi jika EUA akan keluar sebelumnya. ”Tidak ada kendala (dalam proses pengujian untuk mendapatkan EUA, Red). Tapi, prosesnya memang masih berjalan,” kata Rizka.

Baca Juga :  Warga Gugat ke MA Soal Adanya Denda Rp 5 Juta Bagi Penolak Vaksinasi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia di Istana Negara kemarin menyatakan bahwa vaksin sudah dikirim ke 34 provinsi. Yang dikirim tersebut merupakan tahapan pertama. Jumlahnya sekitar 700 ribu dosis vaksin. ”Stok kita 3 juta vaksin,” bebernya. Pengiriman akan dilakukan bertahap.

Jokowi juga mengatakan bahwa minggu depan akan datang bahan baku vaksin sebanyak 15 juta dosis. Bahan baku tersebut akan diolah PT Bio Farma. ”Nanti akan dikirim ke daerah lagi,” ucapnya.

Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Jokowi memerinci, yang akan menerima vaksin adalah para dokter, perawat, dan petugas di rumah sakit. Selanjutnya adalah TNI, Polri, serta guru. ”Berbarengan dengan itu langsung masyarakat,” ujarnya.

Vaksin tersebut diharapkan dapat membantu menekan pertambahan kasus Covid-19. Namun, tetap butuh partisipasi masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. ”Meskipun vaksinasi dimulai minggu depan, saya minta tidak lengah untuk memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan sampai vaksinasi ini selesai,” tutur mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Vaksinasi Covid-19 di dunia diperkirakan selesai dalam 3,5 tahun. Namun, Jokowi memerintahkan vaksinasi di Indonesia selesai dalam waktu 15 bulan saja. ”Masih saya tawar kurang dari setahun bisa selesai,” katanya.

Baca Juga :  Pemerintah Kewalahan Menangkis Kabar Konspirasi Covid-19

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh mengungkapkan, pihaknya akan menggelar sidang komisi fatwa untuk vaksin Sinovac. ”Nanti dikabari kalau sudah dijadwalkan,” ujarnya tadi malam.

Baca juga: BPOM: Vaksin Covid-19 Sinovac Aman, Tidak Ada Efek Samping Serius

MUI bakal menggelar sidang pleno komisi fatwa setelah ada perkembangan signifikan di lapangan. Di antaranya, tim auditor MUI telah menuntaskan audit lapangan vaksin Covid-19 Sinovac kemarin (5/1). Audit lapangan itu mulai dari pabrik Sinovac di Beijing sampai ke Bio Farma di Bandung.

”Pelaksanaan audit lapangan dilanjutkan dengan diskusi pendalaman dengan direksi dan tim. Berakhir (kemarin, Red) jam 15.45,” tuturnya.

Kemudian, dokumen yang dibutuhkan oleh tim untuk menuntaskan kajian juga sudah diterima dari Sinovac. Dokumen itu diterima tim MUI kemarin pukul 14.30 WIB melalui surat elektronik.

Setelah itu, tim auditor akan merampungkan kajiannya. Kemudian bakal dilaporkan ke forum sidang komisi fatwa. Asrorun mengatakan, dalam waktu dekat, Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan sidang pleno untuk membahas aspek syari dari vaksinasi. Pembahasan itu dilakukan setelah menerima laporan, penjelasan, dan pendalaman dari tim auditor.

Saksikan video menarik berikut ini:

Comment