KalbarOnline.com – Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri Komjen Pol Agus Andrianto angkat suara terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, setiap organisasi kemasyarakatan yang terdaftar atau tidak, harus mendasarkan setiap kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku.

Agus mengatakan, masyarakat Indonesia dibolehkan membuat sebuah organisasi kemasyarakatan. Dengan catatan tidak melanggar hukum, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak mengganggu keamanan.

“Sepanjang orientasi mereka baik, memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional dan memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, ikut menajaga negara ini, tentunya tidak akan mungkin kita lakukan tindakan-tindakan penegakan hukum,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (31/12).

Sementara itu, terkait potensi munculnya organisasi baru pasca dilarangnya FPI, Agus mengatakan Polri tetap akan mengantisipasinya. “Kita sebagai aparat negara tentunya harus segera melakukan langkah-langkah termasuk langkah-langkah antisipasi perkembangan dinamika situasi di lapangan,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Agus juga mencatat setidaknya ada 94 kasus laporan polisi yang sudah ditangani, dan 199 tersangka yang melibatkan anggota FPI. Selain itu, 35 anggota FPI terindikasi terlibat organisasi teroris.

“Kemudian, kalau kita melihat jejak digital, mereka kan selalu melakukan kegiatannya dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, bendera-bendera yang menjadi ciri khas daripada organisasi tersebut,” jelasnya.

Kemudian, merujuk pada video orasi Imam Besar FPI Rizieq Shihab, kata Agus, terdengar jelas pernyataan kesiapan FPI melawan setiap yang dianggap musuh dengan apa saja, baik itu senjata api, amunisi, maupun bahan peledak.

“Artinya bahwa kalau mereka punya senjata api, punya amunisi, punya bahan peledak, terus kita mau diam saja? Mau jadi apa negara ini kalau kita diam?” Pungkas Agus.

Baca juga: FPI Surabaya Tunggu Perintah Pusat Soal Pembubaran

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan FPI adalah organisasi terlarang.

Mahfud mengatakan, bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai organisasi masyarakat (ormas). Itu karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas tersebut sudah habis dan tidak diperpanjang.

“Tetapi sebagai organissi FPI tetap aktivitas yang langgar ketertiban dan keamanan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, swepping atau razia sepihak dan provokasi,” ujar Mahfud dalam konfrensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya. Karena tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.

“Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” katanya.

Saksikan video menarik berikut ini: