Vaksin Covid-19 Gratis, Guru Bisa Jadi Mata-Mata Pemerintah

KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menggratiskan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu dia tetapkan setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

Mengenai hal itu, apresiasi pun datang dari sektor pendidikan, di mana Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyambut baik penggratisan vaksinasi tersebut, termasuk kepada para guru.

’’Kami sangat apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah menggratiskan vaksin ini dan yang kedua mau menjadi orang pertama yang diberikan vaksin. Kami dari organisasi Perhimpunan Guru memberikan apresiasi kepada pemerintah,’’ jelasnya kepada KalbarOnline.com, Jumat (18/12).

Baca Juga :  Tunggu Kepastian dari Saudi, DPR Tunda Penetapan Biaya Haji Tahun Ini

Akan tetapi, dia mengkhawatirkan ada oknum tidak bertanggungjawab malah mengkormesialisasikan vaksin Covid-19. Mengenai hal ini, dia meminta agar pihak berwajib mengawasi distribusi vaksin.

’’Mestinya pemerintah daerah termasuk pihak kepolisian melakukan pengawasan ini jika ada potensi permainan harga, ketika pemerintah pusat dalam hal ini presiden sudah memutuskan ini gratis bagi seluruh Indonesia, kan gratis. Jika ada permainan harga, jika ada yang mengkomersialisasikan vaksin, ini patut ditindak,’’ terangnya.

Kepada para guru, ia juga berpesan untuk juga menjadi mata dan telinga pemerintah dalam proses vaksinasi masyarakat. Sebab, memanfaatkan kondisi seperti ini untuk mengeruk keuntungan pribadi adalah haram.

Baca Juga :  PAC PDI Perjuangan Sengah Temila Bagikan Masker dan Semprot Disinfektan

’’Kami meminta juga kepada kawan-kawan guru misalnya, jikalau ada di daerah nanti bulan Januari atau Februari oknum-oknum pihak tertentu yang mengkomersialisasikan vaksin kepada guru misalnya, dengan harga tertentu guru tersebut wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian,’’ tegasnya.

Satriwan juga meminta agar guru menolak apabila diminta membayar vaksin. ’’Wajib menolak karena pemerintah sudah menjamin sebenarnya itu gratis,’’ tutur dia. (*)

Saksikan video menarik berikut ini:

Comment