Plin Plan Soal Tunjangan DPRD DKI, PSI Ditinggal Saat Sampaikan Pandangan Umum

KalbarOnline.com – Rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta diwarnai aksi walk out (keluar) seluruh anggota fraksi selain PSI karena tidak mau mendengar pandangan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lantaran dianggap tidak konsisten alias plin-plan dalam mengambil keputusan.

Walhasil, pandangan umum Fraksi PSI DPRD DKI dibacakan di depan kursi yang kosong dalam rapat pembahasan rancangan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dihadiri juga secara virtual Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

“Kalau memang tidak (ada mandat), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya izin keluar,” kata anggota fraksi Golkar fraksi Golkar, Jamaluddin.

Sebelum keluar ruangan, Jamaludin sempat mengkritik sikap PSI terkait penolakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020. Dimana fraksi ini mengatakan setuju dengan RKT tersebut namun belakangan malah ngotot menolak di media.

“Saya tidak mau mereka tanpa mandat, partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan mereka katakan kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada,” tegas Jamaluddin sembari meninggalkan ruangan rapat.

Keputusan Jamaluddin ternyata diikuti oleh peserta rapat yang lain kecuali dari PSI. Sekitar 50 peserta rapat satu persatu meninggalkan ruang. Walau tidak ada peserta rapat yang mau mendengarkan pandangan mereka, namun PSI tetap membacakan Pandangannya.

Melanjutkan, giliran anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya. Saat itu, para anggota DPRD yang walk out kembali masuk dan menduduki kursi mereka.

Setelah rapat selesai, Anggota Fraksi Golkar DPRD, Jamaluddin menjelaskan alasan dirinya memutuskan untuk walk out dari ruang rapat paripurna. Jamal merasa tidak suka secara pribadi terhadap sikap PSI saat ini.

Sebab, beberapa waktu lalu, DPW PSI DKI menyatakan menolak adanya kenaikan tunjangan dan gaji dalam rencana kerja tahunan (RKT) DPRD tahun anggaran 2021. Padahal, selama pembahasan, PSI hadir dan tidak menyatakan adanya penolakan. Ketidakkonsistenan itulah yang membuat PSI tidak disukai.

“Karena sudah tidak konsisten. Saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini. karena, nanti bisa saja yang mereka katakan, diulas oleh partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada,” kata Jamaluddin.