Categories: Nasional

Pemutakhiran Data Kemiskinan Indonesia Mulai 2021

KalbarOnline.com – Pandemi Covid-19 membuat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen atau naik 0,37 persen dari Maret 2019. Oleh karenanya, untuk mengatasi hal ini, salah satu upaya pemerintah adalah memberikan bantuan sosial (bansos).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, melalui penyaluran bansos yang dipastikan masih akan berlanjut di awal 2021, diharapkan bisa membantu mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Air.

Kendati demikian, menurutnya, salah satu kunci terpenting dalam upaya penanganan kemiskinan ialah terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS digadang merupakan sumber data dalam penanggulangan kemiskinan yang berisi profil lengkap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Perlu diperhatikan betul, untuk DTKS ini pemerintah memiliki target akan melakukan pemutakhiran skala besar pada tahun 2021. Selain melibatkan semua kementerian/lembaga termasuk yang ada di bawah Kemenko PMK, pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan dapat ikut terlibat,” kata Muhadjir dalam keterangan resmi, Selasa (15/12).

Menteri Sosial ad Interim ini menyebut salah satu provinsi dengan angka kemiskinan di bawah level nasional, yaitu Provinsi Riau dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 6,8 persen atau 483.390 jiwa. Untuk DTKS-nya, Kabupaten Indragiri Hulu sudah memiliki capaian perbaikan mencapai 79,3 persen.

“Saya senang angka kemiskinan di Provinsi Riau relatif jauh di bawah rata-rata nasional. Ini patut kita apresiasi dan untuk Kabupaten Indragiri tentu ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota yang lain dalam hal pemutakhiran DTKS,” ucap dia.

Kata Muhadjir, masih terdapat banyak tantangan untuk mengatasi kemiskinan di Bumi Pertiwi. Mengingat luasnya wilayah serta beragam kondisi sosial budaya dan karakteristik di tiap-tiap daerah, baik di kota maupun di desa dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, menurutnya penting untuk tiap-tiap daerah dapat mengenali dinamika kemiskinan yang ada di wilayahnya. Termasuk dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital yang menjadi buah simalakama, khususnya bagi masyarakat yang hidup di desa ataupun pedalaman.

“Literasi digital harus kita perluas agar pemerataan ekonomi bisa menjangkau seluruh wilayah. Ke depan kita harapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi yang sejatinya sudah diberikan oleh pemerintah melalui bantuan sosial ataupun bantuan lainnya dalam mengembangkan perekonomian mereka,” pungkasnya.

Redaksi KalbarOnline

Leave a Comment
Share
Published by
Redaksi KalbarOnline

Recent Posts

TP PKK Pontianak Gelar Halal Bihalal

KalbarOnline, Pontianak - Masih dalam suasana Idul Fitri, Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak menggelar…

7 hours ago

Usul Pekan Budaya LPM Jadi Agenda Tetap

KalbarOnline, Pontianak - Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat (Kalbar) bekerja sama dengan Pemerintah Kota…

7 hours ago

Ani Sofian Lantik Zulkarnain Jadi Pj Sekretaris Daerah Kota Pontianak

KalbarOnline, Pontianak – Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian melantik Zulkarnain sebagai Pj Sekretaris Daerah…

7 hours ago

Dinkes Pontianak Ungkap Sejumlah Penyakit yang Berpotensi KLB Tahun Ini

KalbarOnline, Pontianak – Upaya pencegahan penyakit terus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas…

7 hours ago

Jumlah Jemaah Haji Asal Pontianak Terbanyak se-Kalbar, Termuda Berusia 20 tahun, Tertua 86 tahun

KalbarOnline, Pontianak - Jumlah jemaah haji dari Kota Pontianak mendominasi dari kabupaten/kota yang ada di…

7 hours ago

Bupati Ketapang Hadiri Acara Hari Ketiga Peresmian Balai Kepatihan Jaga Pati

KalbarOnline, Ketapang – Bupati Ketapang, Martin Rantan menghadiri acara hari ketiga peresmian Balai Kepatihan Jaga…

10 hours ago