Viral Soal Ujian Ada Nama Anies dan Mega, Disdik DKI Tegur Guru

KalbarOnline.com – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelidiki beredarnya foto soal ujian sekolah lewat aplikasi pesan singkat dan media sosial yang menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Megawati.

Dari penyelidikan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana menyebut, soal tersebut dibuat karena terdapat unsur kompetensi pada mata pelajaran mengenai pembentukan karakter, integritas, sabar dan tanggung jawab. Meski begitu, tak ada maksud mendukung maupun mencemarkan nama baik pejabat publik.

“Redaksionalnya memang memiliki kesamaan nama namun tidak ada maksud mendukung maupun mencemarkan nama baik pejabat publik,” kata Nahdiana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (12/12/2020).

Soal ujian itu sebelumnya beredar luas di media sosial. Soal itu disebut-sebut merupakan soal ujian SMP di Cepete, Jakarta Selatan. Soal tersebut memuji Anies dan menjadikan Mega sosok ‘antagonis’.

Salah satu soal berbunyi: “Pak Anies adalah seorang Gubernur hasil Pemilihan Gubernur tahun 2017. Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri dan keluarga. Sebaliknya, ia gunakan jabatannya untuk menolong rakyat yang mengalami kesusahan. Perilaku pak Anies adalah contoh sikap…”

Lalu: “Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian Anies tidak pernah marah. Perilaku Anies merupakan contoh…”

Nahdiana, mengatakan, pihaknya menyelidiki soal tersebut dengan mengkonfirmasi kepada kepala sekolah dan guru pembuat soal. Ditemukan bahwa soal tersebut dibuat karena terdapat unsur kompetensi pada mata pelajaran mengenai pembentukan karakter, integritas, sabar dan tanggung jawab.

“Terkait hal tersebut, redaksionalnya memang memiliki kesamaan nama namun tidak ada maksud mendukung maupun mencemarkan nama baik pejabat publik,” kata Nahdiana menjelaskan hasil penyelidikan.

Kendati demikian, Nahdiana tetap mengingatkan agar para ASN, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, untuk menjaga netralitas. Sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang baik. [rif]