KalbarOnline.com – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengingatkan kedisiplinan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak harus dijalani walau masyarakat nanti divaksinasi Covid-19. Hal ini tidak lain untuk menekan angka penularan Covid-19.

“Disiplin protokol kesehatan (prokes) adalah hal mutlak yang harus menjadi perhatian bagi segenap elemen masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19,” kata Doni dalam keterangannya, Kamis (10/12).

Doni menegaskan, masyarakat harus memperketat protokol kesehatan dan mewaspadai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada Desember 2020.

“Kita harus waspadai tahapan pemungutan suara Pilkada serentak 9 Desember 2020 sampai proses penyelesaian sengketa di MK yang terjadwal hingga tanggal 26 Desember. Kemudian aktivitas pada cuti bersama Libur Natal dari tanggal 24 -27 Desember 2020. Kemudian cuti bersama Libur Tahun Baru dari 31 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021,” ungkap Doni.

Pada waktu kritis tersebut, sambung Doni, disiplin protokol kesehatan 3M sangat diutamakan. Menurutnya, pelajaran peningkatan angka kasus pasca liburan panjang menjadi hal penting untuk diperhatikan bersama, agar tidak terulang di titik-titik kritis tersebut.

“Per awal pekan ini, terjadi peningkatan tren kasus aktif sebesar 2,29 persen, yang dipicu libur panjang pada akhir Oktober dan aktivitas kerumunan dalam jumlah besar di awal dan pertengahan November lalu,” ujar Doni.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin menyatakan, saat ini sudah ada 1,2 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi di Indonesia. Dalam Desember ini juga, 1,8 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi akan datang lagi ditambah 15 dosis juta dalam bentuk bahan baku curah.

“Kemudian akan ada 30 juta dosis bahan baku vaksin akan tiba Januari 2021, yang nantinya akan diproses menjadi 24 juta vaksin jadi oleh PT. Bio Farma yang akan jadi pada bulan setelahnya,” ujar Budi.

Pada 7 Desember 2020, pemerintah Indonesia juga telah memberikan konfirmasi kepada GAVI sebagai penyedia vaksin untuk berpartisipasi, membuka akses untuk 20 persen dari populasi rakyat Indonesia agar bisa mendapatkan vaksin dengan harga yang baik melalui kerja sama multilateral dengan WHO.

“Walau vaksin sudah mulai tiba, proses dimulainya vaksinasi akan dilakukan setelah izin penggunaan dikeluarkan oleh Badan POM,” pungkas Budi.