Categories: Nasional

Deklarasi Provokatif Benny Wenda, DPR: Papua Adalah Bagian Indonesia

KalbarOnline.com – Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat. Ia ingin menekankan bahwa Papua bukan lagi bagian dari Indonesia

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya mengecam keras pernyataan Benny Wenda yang telah menyebarkan disinformasi tentang Papua dan ingin membuat gangguan diplomasi internasional.

“Apalagi Benny Wenda kini adalah Warga Negara Inggris yang sebetulnya tidak mengerti persoalan Papua. Statusnya sebagai warga negara Inggris juga patut dipertanyakan terkait etika dalam pergaulan antarbangsa,” ujar Meutya kepada wartawan, Senin (7/12).

Meutya mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri yang memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia. Pemanggilan ini penting agar Inggris memahami bahwa hubungan RI-Inggris sangat baik selama ini.

“RI ingin terus menjaga hubungan baik selama Inggris dapat menghormati posisi dan kedaulatan Indonesia,” katanya.

Pemanggilan ini juga sebagai bentuk protes Indonesia bahwa Pemerintah Inggris melakukan membiarkan bahkan terkesan mendukung warga negaranya memproklamirkan kemerdekaan Papua. “Ini patut disayangkan,” tuturnya.

Meutya berpandangan, mungkin saja pemerintah RI melakukan peninjauan ulang hubungan bilateral dengan Penerintah Kerajaan Inggris apabila Pemerintah Inggris tidak menunjukan itikad tegas terhadap warga negaranya yang mengganggu kedaulatan NKRI.

“Tindakan Benny Wenda ini sudah kesekian kalinya menyerang dan memprovokasi kedaulatan NKRI. Indonesia perlu memiliki batas kesabaran dalam pergaulan diplomasi santun yang dijalankan selama ini,” ungkapnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini meminta pemerintah dalam hal ini Kemlu untuk terus melakukan diplomasi yang solid di kancah internasional untuk mencegah lobi-lobi sekelompok pihak yang mencoba mempertanyakan Resolusi Majelis Umum PBB terkait Act of Free Choice atau Papera.

Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan. Secara legal, hasil-hasil pelaksanaan Pepera (Act of Free Choice) 1969 telah dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504.

“Ini adalah fakta tidak terbantahkan bahwa masyarakat internasional menerima bahwa Papua adalah wilayah kedaulatan RI,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pemimpin kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020. Deklarasi ini menjadi bentuk penolakan segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

Redaksi KalbarOnline

Leave a Comment
Share
Published by
Redaksi KalbarOnline

Recent Posts

TP PKK Pontianak Gelar Halal Bihalal

KalbarOnline, Pontianak - Masih dalam suasana Idul Fitri, Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak menggelar…

4 hours ago

Usul Pekan Budaya LPM Jadi Agenda Tetap

KalbarOnline, Pontianak - Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat (Kalbar) bekerja sama dengan Pemerintah Kota…

4 hours ago

Ani Sofian Lantik Zulkarnain Jadi Pj Sekretaris Daerah Kota Pontianak

KalbarOnline, Pontianak – Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian melantik Zulkarnain sebagai Pj Sekretaris Daerah…

4 hours ago

Dinkes Pontianak Ungkap Sejumlah Penyakit yang Berpotensi KLB Tahun Ini

KalbarOnline, Pontianak – Upaya pencegahan penyakit terus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas…

4 hours ago

Jumlah Jemaah Haji Asal Pontianak Terbanyak se-Kalbar, Termuda Berusia 20 tahun, Tertua 86 tahun

KalbarOnline, Pontianak - Jumlah jemaah haji dari Kota Pontianak mendominasi dari kabupaten/kota yang ada di…

4 hours ago

Bupati Ketapang Hadiri Acara Hari Ketiga Peresmian Balai Kepatihan Jaga Pati

KalbarOnline, Ketapang – Bupati Ketapang, Martin Rantan menghadiri acara hari ketiga peresmian Balai Kepatihan Jaga…

7 hours ago