Survey Vaksinasi di 34 Provinsi: Mayoritas Warga Bersedia Divaksin Covid-19

KalbarOnline.com – Mayoritas warga di 34 Provinsi mengaku bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal tersebut berdasarkan hasil survey yang dilakukan tiga lembaga di 508 dari total 514 kabupaten/kota. Survei dilakukan Kementerian Kesehatan, ITAGI, WHO dan Unicef pada periode 19 – 30 September 2020.

“Survey itu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin, dan bersedia, menerima untuk divaksinasi Covid-19,” jelas  Juru  Bicara Satgas Penanganan Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro dalam dialog “Jalan Panjang Vaksin ke Tubuh Kita”, yang disiarkan melalui daring, kemarin.

Dia menjelaskan pemerintah terus melakukan sosialisasi vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Hasilnya, masyarakat berangsur-angsur memahami akan pentingnya mendapatkan vaksin untuk mencegah tertula Covid-19.

Untuk itu pemerintah saat ini sedang memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 dengan melakukan uji klinis fase 3. Tim gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga telah dikirim ke berbagai negara produsen untuk memastikan aspek tersebut.

“Pemerintah telah melibatkan tenaga kesehatan dan membangun kapasitasnya karena sumber informasi terpercaya di tengah-tengah masyarakat,” terang Reisa dilansir dari poskota.

Tenaga Kesehatan 

Kementerian Kesehatan juga sudah melatih 7 ribu tenaga kesehatan yang disiapkan menjadi vaksinator dari 23 ribu vaksinator. “Dan pastinya manajemen vaksin dan rantai dingin harus dengan cermat dilakukan,” lanjut Reisa.

Soal vaksin,  dr Dirga Sakti Rambe, Spesialis Penyakit Dalam, menyatakan bahwa vaksin Covid-19 yang tengah dalam uji klinis fase 3 diyakinkan dapat terdistribusi hingga ke daerah pelosok Indonesia. Indonesia katanya sudah berpengalaman dalam mendistribusikan vaksin hingga ke daerah pelosok sekalipun.

“Cold chain atau rantai dingin, sistemnya sudah berjalan, 97 persen sistem cold chain sudah berjalan dengan baik. Artinya, mulai dari pabrik sampai puskesmas yang menerima, di Aceh hingga Papua akan menerima. Itu semua dijamin ada sistemnya yang sudah berjalan bertahun-tahun di Indonesia,” ujarnya. [ind]