KalbarOnline.com – Pemerintah mengaku terus berupaya membangun akses telekomunikasi untuk memperkecil disparitas infrastruktur antarwilayah. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, hal itu menjadi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan. Oleh karena itu, Kemenkominfo menyebut mereka akan melibatkan operator telekomunikasi seluler membangun infrastruktur telekomunikasi yang memadai.

“Perbaikan dalam rangka efisiensi pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagaimana amanat undang-undang yang baru, yang diatur di undang-undang omnibus atau Undang-Undang Cipta kerja itu perlu dibicarakan dan implementasikan dengan baik, secara bersama-sama antara regulator pemerintah dan operator seluler,” tegasnya dalam Konferensi Pers belum lama ini di Jakarta.

Usai pertemuan dengan pimpinan operator telekomunikasi seluler yang berlangsung rutin, Menkominfo menyatakan komitmen pemerintah dan operator seluler untuk membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terutama jaringan 4G.

“Hari ini agenda pertemuan yang telah berlangsung sejak pagi membahas evaluasi perjalanan 10 tahun industri telekomunikasi. Pertemuan juga membahas pembangunan infrastruktur TIK (4G) oleh Kementerian Kominfo dan operator seluler di 12.548 desa dan kelurahan sampai dengan tahun 2022,” jelasnya.

Pembahasan dengan operator seluler menurut Menteri Johnny dibutuhkan agar penggelaran infrastruktur TIK bisa berlangsung efisien dan dapat dikerjakan bersama. “Yang memungkinkan efisiensi pergelaran infrastruktur TIK secara nasional. Ini tujuannya satu adalah untuk memperkecil disparitas infrastruktur antarwilayah dan pemanfaatan kecepatan internet yang lebih merata untuk seluruh wilayah tanah air,” tegasnya.

Berkaitan dengan penyelesaian penggelaran infrastruktur telekomunikasi agar tersedia sinyal 4G di 12.548 desa dan kelurahan, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI Kominfo akan menyelesaikan pembangunan akses sinyal 4G di 9.113 desa dan kelurahan yang berada di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).

“Kami juga mendiskusikan bagaimana untuk menyelesaikan penggelaran agar tersedia sinyal 4G di 12.548 seluruh desa dan kelurahan. BAKTI Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 9.113 desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Mengenai akses yang dibangun BAKTI Kementerian Kominfo, Menteri Johnny menyatakan tahun 2020 dibangun akses telekomunikasi di 1.200 desa dan kelurahan. Tahun 2021 di 4.200 desa dan kelurahan. Dan tahun 2022 3.704 desa dan kelurahan.

“Sehingga seluruhnya 9.113 desa dan kelurahan itu bisa selesai dibangun pada tahun 2022 nanti. Atau dengan kata lain menghasilkan sinyal 4G di wilayah pada Tahun 2022,” jelasnya.

Menurut Menkominfo Johnny, pada saat bersamaan, pimpinan dan eksekutif operator seluler telah memberikan komitmen untuk menyelesaikan pembangunan di 3.435 desa dan kelurahan wilayah non-3T untuk menghadirkan sinyal 4G. “Dengan demikian kita bersama-sama harapkan Kominfo dan operator seluler akan menghadirkan sinyal 4G di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 nanti,” tegasnya.

Menteri Kominfo menyebutkan pihaknya juga membahas rencana phased out jaringan 3G dan upgrade ke 4G. Target pembahasan agar sinyal 4G di Indonesia jadi lebih luas dengan kecepatan bandwith yang lebih memadai. “Kami juga membicarakan bersama-sama ya tadi rencana untuk upgrade 3G ke 4G yang nanti akan diatur lebih lanjut,” ungkapnya.

Johnny menyatakan, dalam pertemuan dengan perwakilan operator seluler itu, berlangsung evaluasi 10 tahun pemanfaatan lisensi layanan seluler di Indonesia. “Bulan ini adalah bulan terakhir dari 10 tahun perjalanan operator seluler di Indonesia. Tahap pertama lisensi yang diberikan berakhir tahun ini. Ada banyak hal-hal baik hal-hal positif yang dilakukan dan ada banyak juga evaluasi untuk perbaikan,” jelasnya.

Menurut Johnny, pihaknya dan Kementerian Kominfo mendiskusikan potensi pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Menurut Menteri Kominfo, pembahasan mempertimbangkan akselerasi transformasi digital sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

“Telekomunikasi menjadi tulang punggung pembangunan berbagai sektor di dunia termasuk di Indonesia. Dalam hal ini juga memperhatikan pengembangan teknologi teknologi-teknologi baru yang akan datang termasuk didalamnya pemanfaatan spectrum sharing untuk teknologi baru,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan bersama operator layanan telekomunikasi seluler, Kementerian Kominfo telah melakukan evaluasi industri seluler di Indonesia. Menurutnya hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

“Diantaranya adalah mengevaluasi bagaimana efisiensi untuk membangun TIK di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia negara yang wilayahnya sangat luas. Terdiri dari pulau, daratan dan laut. Ada 17 ribu pulau dengan tantangan topografi yang luar biasa jadi tantangan dalam pembangunan TIK terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini,” jelasnya.

Menteri Johnny mengharapkan perpanjangan lisensi 10 tahun kedua, khususnya dalam penggunaan pita frekuensi 800MHz, 900MHz, dan 1800 MHz akan mendorong operator telekomunikasi seluler lebih aktif dan progresif dalam membangun industri telekomunikasi nasional.

“Saya menyampaikan dan memberikaan selamat kepada operator seluler. Tentu dengan harapan lebih aktif dan progresif untuk melakukan penggelaran pembangunan TIK dan membangun industri kita secara lebih memadai,” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: