Cegah Kerumunan, Ganjar: Izin Tak Akan Diberikan Kalau Tidak Dibatasi

KalbarOnline.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung penuh usulan penundaan libur panjang akhir tahun yang dilontarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Di sisi lain, kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak akan memperoleh izin.

Hal itu disampaikan Ganjar usai rapat penanganan COVID-19 di kantornya, Senin (16/11). Awalnya, Ganjar menjelaskan bila pihaknya telah memetakan sejumlah momen acara yang berpotensi kerumunan.

“Kita udah siapin (antisipasinya). Kan masih ada (acara potensi kerumunan) yang misalnya maulid nabi, akan ada natal, mungkin perayaan di luar itu adalah tahun baru,” kata Ganjar usai Rakor penanganan percepatan Covid-19 di Jawa Tengah, ruang rapat lantai kantor Gubernuran, Selasa (17/11).

Ganjar mengatakan, terkait antisipasi kerumunan pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah, dalam hal ini terkait izin yang dikeluarkan. Menurutnya, Polda memastikan suatu acara tidak akan diizinkan jika tidak ada pembatasan.

“Kalau dari kepolisian, kalau tidak dibatasi tidak akan diizinkan. Jadi clear, termasuk yang kemarin tanya saya di Pekalongan,” tegas Ganjar.

Selain itu, Ganjar mengaku setuju saat ditanya soal usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang meminta agar libur panjang Natal dan Tahun Baru 24-31 Desember ditunda. “Setuju (Libur panjang ditunda),” tandas Ganjar.

Baca Juga :  Gugat Notaris Wahyudi Suyanto karena Tanda Tangani Akta Hanya 10 Menit

Sebagai informasi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Faqih menyarankan penundaan libur panjang Natal dan Tahun Baru pada 24 Desember-31 Desember, karena berpotensi mengulang rekor Covid-19 seperti terjadi usai libur panjang akhir Oktober lalu.

Selain memicu mobilitas warga yang tinggi, ia menyebut liburan bisa membuat masyarakat abai pada protokol kesehatan memakai masker-menjaga jarak-mencuci tangan (3M).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memimpin Rakor penanganan percepatan Covid-19 di Jateng, di ruang rapat lantai kantor Gubernuran, Selasa (17/11). (Foto: Jawa Pos Radar Solo)

Tambah Kamar Isolasi dan ICU
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana menambah sekitar 10 kamar isolasi dan 2 Intensive Care Unit (ICU) di tiap rumah sakit milik pemerintah. Kebijakan ini ditempuhsebagai bagian dari langkah penanganan kasus Covid-19 di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa total penambahan ada sekitar 520 kamar isolasi dan 104 ICU. Penambahan tersebut diperkirakan akan selesai sekitar satu hingga dua minggu ke depan.

“Kita buat arisan ICU satu sampai dua minggu ke depan. Di masing-masing rumah sakit dua ICU jadi ada sekitar 104 ICU. Dan, untuk tempat tidur ada penambahan 520 tempat tidur,” im buh Ganjar.

Baca Juga :  Mereka Gagal Tangani Covid-19, Mereka Malu, Mereka Mundur

Diakuinya, kasus Covid-19 di Jawa Tengah mengalami lonjakan beberapa waktu terakhir. Tercatat di minggu ke 44 ada tambahan 2319 kasus, minggu ke 45 naik 3903 kasus dan minggu ke 46 sekitar 3646 kasus.

“Tinggi sekali, baca di koran serem. Itu karena ada data delay, juga hasil tesnya makin bagus. Jadi kalau banyak tes, bisa juga banyak tambahan. Tapi ini ada trend menurun, dan semoga terus turun,” papar Ganjar.

Selain menambah kamar isolasi dan ICU, Ganjar juga akan melakukan antisipasi kegiatan keagamaan dan akhir tahun. Ganjar meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendata dan melaporkan semua agenda kegiatan.

“Kita menyiapkan skenario karena mau akhir tahun. Ada yang banyak merayakan kegiatan keagamaan seperti maulid nabi, natal dan juga malam tahun baru. Kita semua minta seluruh kabupaten/kota untuk mendata dan melaporkan agenda kegiatan,” terangnya.

Menurutnya, dengan mendata dan melaporkan agenda kegiatan akan lebih mudah untuk mengantisipasi. “Kabupaten/kota tolong dilaporkan biar kita bisa antisipasi,” imbuhnya.

Ganjar juga meminta program Jogo Tonggo untuk bisa diaktifkan secara optimal kembali. Hal itu lantaran tingginya kasus Covid-19 di klaster keluarga. “Jogo Tonggo kembali diaktifkan, kita minta bantuan PKK, Posyandu dan kades kita minta untuk berjalan,” jelasnya.(Eno)

Comment