Pemerintah Siapkan Rp 34 Triliun untuk Pengadaan Vaksin

KalbarOnline.com – Pemerintah mencadangkan dana Rp 34 triliun untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19. Perinciannya, Rp 5 triliun untuk tahun ini dan Rp 29,23 triliun untuk tahun depan.

”Kalau kita lihat, totalnya mencapai Rp 5 triliun plus Rp 29 triliun untuk program vaksinasi tahun depan yang ini memang sudah di-earmark,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin (12/11).

Ani –sapaan akrabnya– menjelaskan, anggaran itu bersumber dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan. Dalam skema tersebut, BI membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah dengan bunga 0 persen.

Selain itu, pemerintah melakukan alokasi ulang untuk mempercepat akselerasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Termasuk pada bidang kesehatan yang di dalamnya terdapat program pengadaan vaksin.

”Komposisi dari PEN mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi, kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang lain,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali memaparkan target penerima vaksin Covid-19 gratis. Tidak semua masyarakat bakal divaksinasi gratis. Hanya 60 juta di antara sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang divaksinasi tanpa dipungut biaya. Rencana itu telah dibahas dalam rapat bersama presiden. ”Ada vaksin mandiri (bagi masyarakat di luar target 60 juta, Red). Mandiri berarti membiayai sendiri, terutama dari perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.

Siapa yang masuk kuota 60 juta tersebut? Muhadjir menyebutkan bahwa yang diutamakan adalah tenaga kesehatan (nakes). Itu pun tidak semua. Hanya mereka yang benar-benar kontak langsung dengan pasien. ”Tidak harus semua,” kata mantan Mendikbud tersebut.

Sementara itu, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan rencana pemerintah membuat dua skema vaksinasi. Yaitu, vaksinasi yang disubsidi pemerintah dan vaksinasi mandiri. ”Saat ini pemerintah menyiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri sehingga harga terjangkau dan bisa diakses masyarakat secara luas,” terang Wiku.

Selain itu, Wiku mengungkapkan bahwa pemerintah mempersiapkan linimasa pelaksanaan vaksinasi dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah.

Pemerintah juga bertugas menginformasikan manfaat vaksin secara komprehensif kepada publik. Juga, membuat rencana detail dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi untuk meminimalkan disinformasi dan penyebaran berita hoaks. ”Termasuk bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk mengawal produksi vaksin, khususnya yang terkait isu kehalalan vaksin,” katanya.

Terkait dengan uji coba kandidat vaksin Pfizer yang diklaim sukses, Wiku menuturkan bahwa pemerintah Indonesia belum berencana melakukan kerja sama pembelian vaksin. ”Pada prinsipnya, kami terbuka pada kandidat vaksin yang cocok dan efektif. Namun, kami juga harus mempertimbangkan aspek-aspek pendukung dan kandidat vaksinnya,” ujar Wiku.

Baca juga:

• Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Indonesia Masuki Masa Monitoring
• JK Nyatakan PMI Siap Bantu Distribusikan Vaksin Covid-19

Sementara itu, upaya mendapatkan vaksin dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Tiongkok yang berlangsung secara virtual kemarin. Dalam pidato dari Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menyinggung pemenuhan ketersediaan vaksin dan obat-obatan di kawasan. ”Saya mengapresiasi komitmen RRT untuk berpartisipasi dalam COVAX dan menjadikan vaksin sebagai barang publik global,” ujarnya.

Menurut presiden, harus ada kerja sama yang baik antarnegara dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan dan vaksin Covid-19 di kawasan. Indonesia saat ini merupakan salah satu calon konsumen vaksin asal Tiongkok. Vaksin bikinan Sinovac, perusahaan farmasi Tiongkok, saat ini menjalani uji klinis tahap III di Bandung. Bila uji klinis itu berhasil, diharapkan vaksinnya bisa mulai digunakan pada kuartal pertama atau kedua 2021.

Saksikan video menarik berikut ini: