KalbarOnline.com – Monopoli kubu pro-Beijing di tingkat pemerintah makin tak terbendung. Rabu (11/11) semua anggota LegCo, sebutan untuk dewan legislatif prodemokrasi, mengajukan pengunduran diri. Itu adalah buntut dari pemecatan empat anggota prodemokrasi beberapa jam sebelumnya.

Momen tragis itu dimulai kemarin pagi, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengesahkan kebijakan baru. Lembaga parlemen Tiongkok tersebut menetapkan bahwa anggota LegCo yang tak menunjukkan rasa patriot dan membahayakan keamanan nasional bisa didiskualifikasi. Beberapa menit kemudian, pemerintah Hongkong langsung menggunakan aturan baru itu untuk mendepak empat anggota parlemen.

Baca juga: Ricuh Rapat Parlemen Hongkong, Tujuh Politikus Prodemokrasi Ditahan

”Terdapat empat legislator yang tidak menegakkan kedaulatan Daerah Administratif Khusus Hongkong. Karena itu, kami ragu mereka bisa menjalankan tugas dengan benar,” ungkap Chief Executive Hongkong Carrie Lam seperti yang dilansir Al Jazeera.

Empat wakil rakyat yang dimaksud adalah Alvin Yeung, Kwok Ka-ki, Dennis Kwok, dan Kenneth Leung. Mereka sudah diincar kubu pro-Beijing sebelum aturan baru ditetapkan legislatif Tiongkok. Beberapa bulan lalu, empat sekawan tersebut dijatuhi sanksi larangan mencalonkan diri pada pemilu legislatif mendatang.

Hal itu dilakukan setelah mereka meminta AS untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Hongkong dan Tiongkok atas pelanggaran asas demokrasi yang terjadi di pulau tersebut. ”Kalau didepak (dari LegCo, Red) merupakan konsekuensi dari perjuangan saya membela demokrasi dan HAM, saya merasa terhormat,” ujar Dennis Kwok menurut Agence France-Presse.

Permintaan politisi prodemokrasi itu terbukti efektif. Pekan lalu, pemerintah AS memberikan sanksi kepada empat pejabat yang dianggap mengancam demokrasi Hongkong. Mereka adalah Wakil Direktur Urusan Hongkong dan Makau Deng Zhonghua, Wakil Komisioner Kepolisian Hongkong Edwina Lau, serta dua petinggi kantor keamanan baru di Hongkong, Li Jiangzhou dan Li Kwai-wah.

Rupanya hal itu membuat pemerintah Tiongkok marah sehingga mengeluarkan langkah untuk melengserkan langsung empat wakil rakyat tersebut. Tak berselang lama, 15 anggota parlemen prodemokrasi yang tersisa berkumpul. Mereka pun kompak menyatakan mundur dari kongres.

”Kami memutuskan untuk menyerahkan surat pengunduran diri Kamis (12/11) sebagai respons pemecatan kolega kami,” ungkap Wu Chi-wai, pemimpin kubu prodemokrasi di LegCo, kepada Associated Press.

Keputusan tersebut jelas disambut oleh pemerintah Hongkong. Meski menguasai mayoritas di LegCo, kubu pro-Beijing sering mendapatkan perlawanan dari oposisi dan membuat beberapa proses legislasi molor. Keputusan oposisi untuk mengosongkan kursi membuat proses pembuatan legislasi jauh lebih cepat. Meski begitu, anggota parlemen yang baru keluar itu mengatakan bahwa perjuangan mereka tak berhenti.