Partai Pimpinan Aung San Suu Kyi Yakin Pecahkan Rekor Jumlah Kursi

KalbarOnline.com – Penghitungan suara pemilu Myanmar masih berlangsung. Meski begitu, Senin (9/11) National League for Democracy (NLD) sudah mengklaim kemenangan. Optimisme partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi itu berdasar data dari laporan saksi-saksi partai yang tersebar di berbagai tempat pemungutan suara di Myanmar.

Juru Bicara NLD Myo Nyunt mengungkapkan, untuk membentuk pemerintahan, dibutuhkan 322 kursi. Partainya yakin bisa melampaui angka tersebut.
”Kami yakin bisa melampaui rekor yang kami buat pada 2015 lalu, yaitu 390 kursi,” tegasnya seperti dikutip Agence France-Presse.

Namun, Myo Nyunt tidak memberikan kepastian berapa kursi yang mungkin mereka dapatkan. Hasil resmi pemilu baru keluar beberapa hari lagi.

Baca Juga :  Ditahan, Aung San Suu Kyi Minta Warga Myanmar Lawan Kudeta Militer

Kemenangan NLD memang sudah diprediksi para pengamat politik. Sebab, penduduk Myanmar masih sangat menghormati Aung San Suu Kyi, meski di dunia internasional dia dikecam. Penyebabnya, Suu Kyi selama ini bungkam terkait kekerasan atas penduduk Rohingya di Rakhine.

Belum ada sosok kuat yang bisa menggantikannya. NLD adalah satu-satunya pilihan jika penduduk tidak ingin kembali dikuasai oleh junta militer. Ini adalah pemilu kedua sejak militer dilengserkan kekuasaannya pada 2011 lalu.

Simpatisan NLD sudah berpesta sejak Minggu malam (8/11). Mereka sangat yakin akan kemenangan partai yang berdiri sejak 1988 itu. Di sisi lain, Union Solidarity and Development Party (USDP) belum bersuara banyak. Partai oposisi yang beraliansi dengan militer itu menyatakan masih mengumpulkan informasi.

Baca Juga :  Total Meninggal Jadi 29 Jiwa, Vaksin Pfizer Jadi Alarm Bagi Lansia

Tidak semua bisa memberikan suara dalam pemilu yang berlangsung Minggu itu. Sekitar 600 ribu penduduk Rohingya tidak bisa memilih karena tidak memiliki kartu penduduk. Sudah lama mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar meski sudah tinggal puluhan tahun. Sedangkan pemungutan suara di beberapa area etnis minoritas juga ditunda dengan alasan keamanan.

Comment