Presiden Macron Lukai Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

KalbarOnline.com – Sejumlah perusahaan di Arab menyerukan boikot produk-produk Prancis menyusul pernyataan keras Presiden Emmanuel Macron yang dianggap melukai Islam. Ini terjadi pascapemimpin Eropa itu mengkritik kelompok Islam dan membela penerbit kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad.

Beberapa asosiasi perdagangan Arab telah mengumumkan boikot produk Prancis, memprotes komentar terbaru yang dibuat oleh Presiden Emmanuel Macron tentang Islam. Awal bulan ini, Macron berjanji untuk melawan “separatisme Islam”, yang menurutnya mengancam untuk mengambil kendali di beberapa komunitas Muslim di seluruh Prancis.

Dia juga menggambarkan Islam sebagai agama “dalam krisis” di seluruh dunia dan mengatakan pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Melansir Aljazeera, tagar seperti #BoycottFrenchProducts dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab #ExceptGodsMessenger menjadi tren di berbagai negara termasuk Kuwait, Qatar, Palestina, Mesir, Aljazair, Yordania, Arab Saudi, dan Turki.

Di Kuwait, ketua dan anggota dewan direksi Perkumpulan Koperasi Al-Naeem memutuskan untuk memboikot semua produk Prancis dan mengeluarkannya dari rak supermarket.

Asosiasi Dahiyat al-Thuhr mengambil langkah yang sama, dengan mengatakan: “Berdasarkan posisi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan dukungannya terhadap kartun ofensif terhadap Nabi tercinta kami, kami memutuskan untuk menghapus semua produk Prancis dari pasar dan cabang sampai pemberitahuan lebih lanjut,” katanya.

Di Qatar, perusahaan Wajbah Dairy mengumumkan boikot produk Prancis dan berjanji untuk memberikan alternatif, menurut akun Twitter mereka.

Al Meera Consumer Goods Company, sebuah perusahaan saham gabungan Qatar, mengumumkan di Twitter: “Kami telah menarik produk Prancis dari rak kami hingga pemberitahuan lebih lanjut.”

“Kami menegaskan bahwa sebagai perusahaan nasional, kami bekerja sesuai dengan visi yang sejalan dengan agama kami yang benar, adat istiadat dan tradisi kami yang mapan, dan dengan cara yang melayani negara dan keyakinan kami serta memenuhi aspirasi pelanggan kami.”

Universitas Qatar juga bergabung dalam kampanye tersebut. Dalam sebuah pernyataan di Twitter, universitas tersebut mengatakan prasangka apa pun terhadap keyakinan, kesucian, dan simbol Islam “sama sekali tidak dapat diterima, karena pelanggaran ini merusak nilai-nilai kemanusiaan universal dan prinsip-prinsip moral tertinggi yang sangat dihormati oleh masyarakat kontemporer”.

Dewan Kerjasama Teluk (GCC) menggambarkan pernyataan Macron sebagai “tidak bertanggung jawab”, dan mengatakan itu bertujuan untuk menyebarkan budaya kebencian di antara masyarakat.

“Pada saat upaya harus diarahkan untuk mempromosikan budaya, toleransi dan dialog antara budaya dan agama, pernyataan yang ditolak dan seruan untuk menerbitkan gambar menghina Nabi (Muhammad) – semoga berkah dan damai besertanya – diterbitkan,” kata sekretaris jenderal dewan, Nayef al-Hajraf.

Al-Hajraf meminta para pemimpin dunia, pemikir dan pemimpin opini untuk menolak pidato kebencian dan penghinaan terhadap agama dan simbol-simbol mereka, dan untuk menghormati perasaan umat Islam, alih-alih menjadi tawanan Islamofobia.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian luar negeri Kuwait memperingatkan terhadap dukungan dari pelanggaran dan kebijakan diskriminatif yang menghubungkan Islam dengan terorisme, dengan mengatakan itu “mewakili pemalsuan realitas, menghina ajaran Islam, dan menyinggung perasaan Muslim di seluruh dunia”.

Pada hari Jumat, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk apa yang dikatakannya sebagai serangan berkelanjutan Prancis terhadap Muslim dengan menghina simbol-simbol agama.

Sekretariat organisasi yang berbasis di Jeddah itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka terkejut dengan retorika politik resmi yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat Prancis yang menyinggung hubungan Prancis-Islam dan memicu perasaan kebencian atas perolehan partai politik. [ind]