Eks Sekertaris MA Nurhadi Diadili di PN Tipikor Jakarta Pekan Depan

KalbarOnline.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima berkas perkara eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Keduanya bakal menjalani sidang pada Kamis (22/10) pekan depan.

“Jadwal persidangan yang bersangkutan tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Hakim hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020,” kata Kepala Bagian Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyo dikonfirmasi, Kamis (15/10).

Persidangan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi dan Rezky Herbiyono bakal diadili oleh Ketua Majelis Hakim, Saefudin Zuhri dengan Hakim Anggota Duta Baskara dan Sukartono. “Sementara itu, Pasal dakwaannya adalah melanggar ketentuan tentang suap dan gratifikasi,” terang Bambang.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Sedikitya ada tiga perkara yang bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Melalui menantunya, Rezky Herbiono dan Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra belum juga ditangkap KPK.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Saksikan video menarik berikut ini: