KalbarOnline.com – Aksi penolakan atas disahkannya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja terus bergulir. Hari ini Kamis (8/10), para pengunjuk rasa yang terdiri dari buruh dan mahasiswa terus turun ke jalan. Kritikan keras pun terus dilontarkan berbagai kalangan.

Terkait pengesahan UU Cipta Kerja, Ulil Abshar Abdalla tidak habis pikir dengan langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dan DPR tanpa melibatkan partisipasi publik. Mulai merumuskan, membahas, sampai mengesahkan UU Cipta Kerja.

Dan ketika Omnibus Law ini sudah disahkan menjadi UU, aspirasi publik juga tidak didengarkan lagi. Ulil mengatakan Jokowi termasuk orang yang harus bertanggung jawab atas UU Cipta Karya karena dia termasuk yang menginisiasi.

“Sama Pak Jokowi, what do you want? ketika merumuskan, membahas ini tidak melibatkan partisipasi publik, ini menurut saya aneh sekali. Pemerintah ini maunya apa sebenarnya? Apakah pemerintah cuma mau dengerin yang diuntungkan dengan UU ini yaitu korporasi?” ungkapnya.

Dia pun meminta Jokowi mendengarkan aspirasi publik. Karena jika dia tidak mendengarkannya, berpotensi akan tetap menciptakan kegaduhan. Apalagi kemarahan publik saat ini adalah akumulasi dari sejumlah permasalahan sebelumnya dengan diubahnya UU KPK, UU MK, dan yang lainnya.

“Memang sekarang ini pemeritnahan makin totaliter. Saya khawatir jika pemerintah tidak membuka dialog, menurut saya ini berbahaya,” tuturnya.

Jika pemerintah masih mendengarkan aspirasi publik, kata Ulil, seharusnya Jokowi segera menerbitkan Perrpu untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. “Presiden layak mengeluarkan Perppu. Hanya dengan keadaan ini masyarakat bisa ditenangkan,” ungkap Ulil.

Saksikan video menarik berikut ini: