KalbarOnline.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko meminta kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk tidak menganggu stabilitas politik di tanah air. Karena bagi Moldoko, jika KAMI menganggu stabilitas politik maka pemerintah akan turun tangan.

Hal itu bertujuan supaya KAMI membuat gaduh perpolitikan di Indonesia ini. “Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu diresponss berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya,” ujar Moeldoko kepada wartawan, Kamis (1/10).

“Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” tambahnya.

Baca juga: Kapolri Idham Azis Dicecar Habiburokhman Soal Pembubaran Acara KAMI

Mantan Panglima TNI ini menambahkan, KAMI hanyalah sekumpulan orang yang berada di dalam satu kelompok. Pemerintah juga bisa menerima masukan atau aspirasi yang diberikan KAMI tersebut. ‎”Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan akan ada perhitungannya,” katanya.

Oleh sebab itu, Moeldoko berharap KAMI tidak menggangu situasi politik di tanah air. Pemerintah juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi KAMI untuk berkiprah kepada masyarakat. “Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan,” ungkapnya.

Diketahui, KAMI adalah gerakan yang diinisiasi sejumlah tokoh seperti mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dini Syamsuddin, dan Ketua Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmad Wahab. Gerakan ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada 18 Agustus 2020 atas keprihatinan melihat kondisi bangsa saat ini.