KalbarOnline.com – Sejumlah pakar dan analis membahas kemungkinan Tiongkok telah membuat daftar hitam yang dapat digunakan untuk menghukum perusahaan teknologi Amerika Serikat. Namun, para pejabat mengatakan pejabat tinggi Tiongkok mengalami dilema dan ragu-ragu untuk menarik pelatuknya. Mereka berpendapat bahwa keputusan dalam daftar tersebut harus menunggu sampai setelah pemilihan presiden AS pada November 2020 mendatang.

Seperti dilansir dari Wall Street Journal, perdebatan tersebut menyoroti upaya Tiongkok yang terus menangkis manuver Presiden AS Donald Trump. Sejauh ini, para pejabat Tiongkok telah mencoba untuk menanggapi tindakan AS dengan cara yang sama.

Baca juga: Hubungan Memanas, 92 Persen Perusahaan AS Ogah Hengkang dari Tiongkok

Tiongkok pertama kali mengumumkan rencananya untuk membuat daftar hitam entitas AS pada Mei 2019, segera setelah raksasa telekomunikasi AS membatasi akses Huawei Technologies Co. ke komponen dan teknologi AS. Akan tetapi, Tiongkok menahan diri untuk menentukan perusahaan atau individu dalam daftar tersebut karena negosiator perdagangan kedua negara terlibat dalam pembicaraan yang akhirnya mengarah pada penandatanganan perjanjian dagang fase satu pada Januari.

Karena pemerintahan Trump telah mengintensifkan serangannya terhadap beberapa perusahaan paling terkenal di Tiongkok, termasuk Tencent Holdings Inc., yang menjalankan aplikasi WeChat, daftar hitam itu dinilai menjadi semakin mendesak.

Dalam beberapa pekan terakhir, sebuah lembaga yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok Hu Chunhua, telah meningkatkan finalisasi daftar entitas yang masuk dalam daftar hitam.

Kementerian Perdagangan Tiongkok memberikan rincian lebih lanjut yang mengindikasikan daftar itu hampir selesai. Isinya, perusahaan dan individu yang masuk daftar hitam akan dilarang menjual ke dan membeli dari Tiongkok dan berinvestasi di negara itu. Namun, sekali lagi pejabat menahan diri untuk tidak mengungkapkan nama perusahaan yang dimaksud.

Kementerian tersebut mengatakan dalam pernyataannya bahwa daftar tersebut sangat dibatasi untuk sejumlah kecil entitas asing ilegal. Para pejabat sekarang memperdebatkan kapandaftar tersebut dipublikasikan.

“Mereka (Tiongkok) sangat disiplin untuk tidak terpancing untuk melakukan sesuatu yang terlalu buruk terhadap perusahaan AS,” kata Kepala Kebijakan Teknologi Global di Eurasia Group, Paul Triolo, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di New York.

Ketika pertama kali menyiapkan daftar, Tiongkok melihat seberapa besar perusahaan teknologinya sendiri bergantung pada pemasok Amerika. Hubungan pun memburuk dengan cepat sejak saat itu.

Beberapa pejabat senior, termasuk Liu He, kepala negosiator perdagangan Beijing dengan Washington, sekarang khawatir bahwa menerbitkan daftar tersebut dapat memprovokasi AS untuk mengambil tindakan yang lebih keras dan berpendapat bahwa keputusan harus menunggu sampai setelah pilpres AS.

Sementara itu, otoritas Tiongkok telah menghukum beberapa perusahaan AS yang berbisnis di Tiongkok. Namun, Tiongkok tetap waspada untuk menakut-nakuti perusahaan asing pada saat meningkatnya angka pengangguran. Tiongkok juga membutuhkan impor asing, terutama semikonduktor dan perlengkapan berteknologi tinggi lainnya.

Saksikan video menarik berikut ini: