Legislator PPP Minta Pemerintah Tunda Pilkada Sampai Ditemukan Vaksin

KalbarOnline.com – Pemerintah bersama dengan DPR memutuskan pilkada serentak tetap digelar pada 9 Desember mendatang. Keputusan ini sangat disayangkan, lantaran banyak desakan yang menginginkan hajatan tersebut ditunda.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha mengatakan, mengingat angka penyebaran Covid-19 masih tinggi, semestinya pilkada serentak 2020 ditunda. “Pilkada ditunda sampai dengan obat dan vaksin yang telah teruji, terbukti dan diakui dunia terutama WHO tersedia. Bukan vaksin atau obat yang abal-abal dan asal-asalan‎,” ujar Tamliha kepada wartawan, Selasa (22/9).

Tamliha mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mendengarkan aspirasi banyak pihak termasuk sejumlah ormas seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tamliha sependapat dengan pertimbangan PBNU agar pilkada serentak ditunda.

“Pernyataan sikap PBNU tersebut merupakan cerminan kegelisahan dan kecemasan NU terhadap kemungkinan terjadinya wabah besar yang menular Covid 19 bagi rakyat Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Ketua PBNU Said Aqil Siroj meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020 hingga berakhirnya proses tanggap darurat Covid-19. “Meminta agar KPU RI, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020,” kata Said.

Said berharap pemerintah memprioritaskan perlindungan keselamatan dan kelangsungan hidup warganya daripada hajatan politik pilkada serentak 2020.