KalbarOnline.com – Tiongkok menyerah. Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, mereka akhirnya mengizinkan pengamat independen Uni Eropa (UE) berkunjung ke Xinjiang. Versi Tiongkok, mereka diperbolehkan berkunjung untuk memahami situasi di wilayah yang didominasi umat muslim tersebut dan tidak mengandalkan desas-desus di luar.

’’UE telah menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Xinjiang. Tiongkok setuju dan ingin mendiskusikan pengaturannya,’’ terang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin, Selasa (15/9) seperti dikutip Agence France-Presse.

Baca juga: Konflik Memanas, Perusahaan AS Galau Bertahan atau Pergi dari Tiongkok

Wenbin tidak memberikan kepastian apakah pengamat independen itu nanti boleh bepergian bebas atau hanya ke tempat-tempat yang mereka tunjukkan saja. Yang jelas, itu adalah langkah baru Tiongkok. Sebelumnya, mereka selalu menolak permintaan akses untuk pengamat independen ke Xinjiang.

Tiongkok berubah pikiran setelah mendapatkan tekanan bertubi-tubi. Senin (14/9) Presiden Dewan Eropa Charles Michel melakukan panggilan video dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dia menegaskan bahwa jika Tiongkok ingin kesepakatan investasi besar dengan UE disetujui, izin untuk pengamat independen ke Xinjiang harus keluar.

’’Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas perlakuan Tiongkok terhadap minoritas di Xinjiang dan Tibet. Juga perlakuan terhadap pembela HAM serta jurnalis,’’ tegas Michel.

Dia juga ingin agar warga Swedia Gui Minhai serta dua warga Kanada yang ditahan secara sewenang-wenang di Tiongkok untuk dilepaskan. Selain itu, kecaman dilontarkan untuk penerapan UU Keamanan Nasional di Hongkong yang dirasa telah merampas kebebasan penduduk wilayah otonomi khusus tersebut.

Tiongkok memang sulit menolak permintaan UE. Kedua pihak tengah bernegosiasi tentang kesepakatan investasi selama tujuh tahun. Banyak hal yang harus diselesaikan sebelum tanda tangan dibubuhkan. Presiden Komisi Eropa Ursula van der Leyen menegaskan, Tiongkok harus meyakinkan bahwa kesepakatan investasi itu layak untuk dijalankan.

Pada hari yang sama, AS justru menegaskan bahwa mereka bakal melarang produk-produk Tiongkok yang diproduksi di Xinjiang masuk ke Negeri Paman Sam tersebut. Di antaranya, kapas, garmen, elektronik, dan produk yang berkaitan dengan rambut. Mereka meyakini produk-produk dari lima perusahaan manufaktur tersebut adalah hasil kerja paksa penduduk Xinjiang.

’’Negara yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump itu berkali-kali menuding Tiongkok mencuri kekayaan intelektual. Kantor Konsulat Tiongkok di Houston ditutup. TikTok juga dilarang beroperasi di AS kecuali menggandeng perusahaan asal negara tersebut. Microsoft berusaha menawar, tapi ditolak. ByteDance sebagai pemilik TikTok lebih memilih Oracle.

TikTok dan 58 aplikasi asal Tiongkok lainnya juga dilarang beroperasi di India sejak Juni lalu. Sebab, hubungan kedua negara sedang tegang akibat konflik di perbatasan. Batu sandungan bagi TikTok itu menjadi peluang untuk YouTube. Mereka meluncurkan aplikasi yang mirip dengan TikTok. Namanya YouTube Shorts. Sesuai dengan namanya, video yang ditampilkan maksimal 15 detik saja.

Versi beta aplikasi YouTube Shorts itu akan diluncurkan di India. Platform berbagi video asal AS itu ingin mengisi kekosongan yang ditinggalkan TikTok. India adalah pasar terbesar TikTok. Sebelum dilarang, ada 120 juta pengguna TikTok di India.

Saksikan video menarik berikut ini: