KalbarOnline.com – Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru saja memutuskan untuk menarik ‘rem’ darurat perketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikritik anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

Menurut politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, kebijakan tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak Awal Agustus lalu.

“Saya menyatakan bahwa kebijakan tersebut harusnya diambil pada awal Bulan Agustus, ketika positivity rate kita mencapai 7%, bahkan di pertengahan bulan mencapai 10%. Sehingga kebijakan tersebut menarik rem darurat sudah cukup telat”, ujar William dikutip dari KompasTV Kamis, (10/9/2020).

Meski demikian, politisi PSI ini meminta agar Pemprov DKI Jakarta menyediakan fasilitas kesehatan yang cukup bagi para pasien Covid-19.

“Ruangan harus disediakan, mungkin bisa memakai rusun-rusun yang belum terpakai. Pemrov DKI Jakarta juga harus menyediakan ICU, karena kapasitas ICU kita sekarang sudah mencapai angka 70% “ ungkapnya.

Ia juga meminta Anies untuk memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak langsung akibat Covid-19.

“Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan BLT bagi masyarakat menengah kebawah yang terdampak Covid-19” ungkapnya. [rif]