KPK Sebut Penyaluran Bansos oleh Kementerian Sosial Belum Merata

KalbarOnline.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pantauli Siregar menyampaikan, menerima ribuan keluhan terkait penyaluran bantuan sosial. Dari 1.074 keluhan yang masuk ke KPK melalui aplikasi JAGA Bansos, terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

“Kami melihat masih banyak keluhan masyarakat terkait bansos. Dari Jaga Bansos sampai 4 September 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos, ini ternyata yang tertinggi di DKI Jabar dan Jawa Tengah,” kata Lili di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).

Lili menuturkan, keluhan paling banyak yang diterima KPK terkait belum meratanya penerimaan bantuan sosial. Sehingga di lapangan, informasi yang diterima tidak semua masyarakat yang memang membutuhkan menerima bansos.

Baca juga: Bansos Khusus Karyawan Ditambah: Rp 37,7 Triliun untuk 15,7 Juta Orang

“Keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan, tapi sudah melakukan pendaftaran,” cetus Lili.

Untuk meminimalisir keluhan, lanjut Lili, KPK telah memberikan masukan terkait validasi data penerima bansos. Menurutnya, validasi data sangat penting, untuk jumlah penerima bantuan sosial.

“Validasi data utama untuk menghindari atau minimalisir keluhan tersebut,” tegas Lili.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku pihaknya telah diberikan tugas reguler maupun khusus oleh KPK terkait penyaluran bansos. Terlebih, Kemensos diberikan anggaran yang besar untuk mengatasi pandemi Covid-19.

“Termasuk anggaran PEN cukup besar, Rp 27 triliun dari Rp 203 triliun dari klaster PEN,” ucap Juliari.

Juliari menegaskan, masukan serta saran dari KPK merupakan hal penting. Hal ini semata agar tidak terjadinya penyimpangan dalam menangani anggaran tersebut.

“Kami meminta masukan arahan khsusunya terkait hal yang perlu kami perhatikan,” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: