KPK Sebut Ada Kepala Daerah di Jatim Selewengkan Anggaran Covid-19

KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kepala daerah yang diduga menyelewengkan refocusing anggaran, untuk penanganan Covid-19 di daerahnya. Refocusing anggaran yang tinggi ternyata daerah tersebut tidak terlalu terdampak dengan Covid-19.

Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar menduga refocusing anggaran tersebut dilakukan petahana atau salah satu kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada Serentak 2020. Temuan ini didapat setelah KPK melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“KPK juga melakukan telaah terhadap dana-dana refokusing yang kemarin. Dimana Kepala daerah menganggarkan dengan pertimbangan apakah daerah tersebut akan melakukan Pilkada atau tidak. Karena kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk diakal, korban covidnya sedikit tapi refokusingya sangat tinggi. Ternyata itu para petahana yang akan maju juga,” kata Lili di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).

Namun, Lili tidak menyebutkan secara jelas daerah mana yang diduga ‘bermain-main’ dengan refocusing anggaran. Menurutnya, daerah tersebut berada di wilayah provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Dana Influencer dan Dana Riset Covid-19 Tak Bisa Dibandingkan

Lili mengaku, lembaga antirasuah sudah menegur kepala daerah tersebut agar menormalkan kembali anggarannya. Hal ini, untuk mencegah praktik tersebut mengarah ke pidana korupsi.

“Kita tidak bisa sebut kabupatennya ya, tapi yang pasti itu di wilayah Jatim. Kita sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan, karena kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana, lebih bagus dicegah,” cetus Lili.

Oleh karena itu, Lili mengimbau semua kepala daerah terkait dengan refocusing anggaran. Dia pun terus meminta kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan BPKP untuk melakukan pendampingan terkait hal ini.

“Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan temuan ini, kami meneruskan. Karena prinsipnya dalam hal ini menghindari kerugian di depan. Jadi kami ingatkan Kepala daerah melalui APIP dan BPKP untuk terus melakukan pemdampingan,” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: