KalbarOnline.com – IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) menyiapkan 1,5 juta tenaga kesehatan (nakes) yang siap diterjunkan saat imunisasi vaksin masal. Mereka terdiri atas dokter, perawat, dan bidan. ’’Selain itu, akan ada tim khusus dalam Satgas Penanggulangan Covid-19 yang bertugas untuk menilai vaksin. Tim tersebut bekerja sama dengan IDI dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan),’’ kata Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir setelah berkoordinasi dengan IDI dan PPNI kemarin (3/9).

Pemerintah memang menargetkan awal tahun depan imunisasi vaksin Covid-19 bisa dimulai. Dan, Erick optimistis target itu terpenuhi.

Sebelum bertugas, terang Erick, 1,5 juta nakes tersebut harus divaksin terlebih dahulu. Itu merupakan bentuk proteksi karena merekalah yang menjadi garda depan. Apalagi, selama pandemi, telah lebih dari 100 dokter dan 69 perawat yang meninggal.

Baca juga: Mutasi Virus Tak Ganggu Pengembangan Vaksin Merah Putih

Setelah itu, baru dilaksanakan pemberian vaksin kepada masyarakat. Sayang, vaksin gratis hanya diberikan kepada segmen tertentu.

Erick mengaku belum menentukan skema apa yang diterapkan dalam pemberian vaksin Covid-19 secara gratis itu. Menurut dia, bisa saja BPJS Kesehatan digandeng dan data peserta penerima bantuan iuran (PBI) digunakan untuk menentukan penerima vaksin gratis tersebut. Sementara yang merasa mampu bisa membayar. ’’Tidak mendahulukan yang bayar. Namun, ada sinkronisasi jadwal,’’ katanya.

Erick menyatakan, pada tahap awal pemerintah berfokus memberikan vaksin kepada 70 persen penduduk Indonesia. Yang akan diberi vaksin adalah mereka yang berusia lebih dari 18 tahun.

Selain itu, Erick menyampaikan akan membekali tenaga medis. Terutama perawat yang bekerja di ICU (intensive care unit/ruang gawat darurat). Saat ini, menurut dia, jumlah perawat yang membutuhkan keahlian khusus terbatas.

Program tersebut diyakini Erick berhasil karena BUMN memiliki 70 rumah sakit. ’’Akan diatur kembali pedoman dan pelaksana di lapangan agar ada perbaikan dan kasus tenaga medis yang terdampak bisa ditekan,’’ ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PB IDI Daeng M. Faqih menyatakan bahwa vaksin tahap pertama harus diselesaikan selama enam bulan. Alasannya, vaksin memiliki keterbatasan waktu dalam memberikan kekebalan. Paling cepat enam bulan.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Merah Putih Baru Jalan 40 Persen

’’Nah, kalau tidak gotong royong, (pemberian vaksin pertama, Red) tidak terlaksana dengan baik,’’ ujarnya.

Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah memberikan dukungan yang sama. Dia juga menyatakan bahwa rencana Erick meningkatkan ilmu perawat merupakan hal baik.

’’Saat ini banyak perawat yang mengalami kelelahan karena bekerja jauh melebihi jam kerja normal,’’ katanya.

Sementara itu, ekonom Indef Aryo Irhamna menuturkan, pemerintah memerlukan anggaran minimal Rp 75 triliun untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi tahun depan. Kalkulasi tersebut berdasar perkiraan harga vaksin Sinovac yang mencapai USD 30 atau sekitar Rp 400 ribu per orang.

Jika mengacu pada standar WHO yang menganjurkan vaksinasi diberikan kepada 70 persen penduduk, setidaknya 170 juta orang Indonesia harus mendapatkannya. ’’Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan Rp 75 triliun,’’ ujarnya di Jakarta kemarin.

Saksikan video menarik berikut ini: