Luhut Sebut Penguasaan Data dan Informasi Kelautan Nasional Hal Mutlak

KalbarOnline.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyebut, Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA) dan potensi lainnya yang bisa menjadi kekuatan besar untuk menjadi negara maju. Makanya, Luhut menuturkan bahwa Indonesia harus bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

“Mengelola kewilayahan Indonesia tentunya memerlukan penguasaan terhadap data dan informasi, khususnya kelautan nasional. Ini yang menjadi salah satu alasan utama kita berkumpul di hari ini untuk finalisasi Nota Kesepahaman antar kita semua,” ujarnya, Senin (31/8).

Kondisi faktual Indonesia sebagai negara besar yang kaya sumber daya, kata Luhut, tidak boleh membuat pemerintah terlena. “Ini (terlena, Red) hanya akan menjadikan kita sebagai bangsa yang tidak berinovasi dan tidak bekerja keras,” ucapnya.

Baca Juga :  Pengamat: Ganjar-Mahfud Berpeluang Gaet Suara Kaum Muda

Indonesia, lanjut Menko Luhut, juga berada di lokasi yang sangat strategis di dunia, yang menghubungkan jalur pelayaran dan perdagangan dunia.

“Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan akan mempercepat dan mempermudah proses penyelenggaraan data dan informasi kelautan Indonesia. Nota Kesepahaman kita ini dapat dijadikan payung hukum atas sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan dalam konteks pembangunan nasional. Sinergi akan meningkatkan semangat kita sebagai institusi pemerintah dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada kita,” imbuhnya.

Luhut juga mengimbau kepada para menteri dan kepala lembaga dari 11 kementerian dan lembaga yang hadir agar kiranya data kelautan yang ada dapat difokuskan untuk memenuhi beberapa kebutuhan.

Baca Juga :  Kapolri Resmi Lantik Kapolda Metro Baru dan 7 Kapolda Lainnya

“Mendukung program investasi di Indonesia. Data-data yang ada kiranya dapat dianalisis untuk memetakan potensi investasi, bukan hanya terkait sumber daya, namun juga untuk mendukung infrastruktur investasi,” katanya.

Selanjutnya, untuk mendukung kegiatan menjaga kedaulatan dan keamanan di setiap wilayah perairan Indonesia, termasuk juga peluang Indonesia memperluas wilayah yurisdiksinya seperti yang sedang dilakukan untuk perluasan landas kontinen Indonesia di berbagai segment. Selain itu, juga mendukung berbagai program mitigasi kebencanaan, dan hal-hal lain yang kiranya menjadi prioritas pembangunan nasional kemaritiman sebagaimana terangkum di dalam Kebijakan Kelautan Indonesia.

“Mendukung penguatan sektor ekonomi kemaritiman, khususnya berperan untuk recovery ekonomi kemaritiman pasca dampak pendemi covid -19,” ucapnya.

Comment