KalbarOnline.com–Pemerintah Nusa Tenggara Timur meminta agar semua pihak menghentikan provokasi kepada masyarakat Pubabu dalam persoalan lahan di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

”Kami mengimbau pihak-pihak yang melakukan provokasi terhadap masyarakat Besipae untuk hentikan upaya provokasinya,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu seperti dilansir dari Antara di Kupang pada Kamis (20/8).

Marius mengajak pihak-pihak yang melakukan provokasi untuk melihat tujuan Pemerintah NTT membangun Besipae dari aspek kesejahteraan rakyat. Sebab, daerah itu akan menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru bagi provinsi berbasis kepulauan itu.

”Jangan melihat secara sepotong-sepotong terhadap pembangunan di Besipae. Mari kita melihat secara komprehensif niat baik pemerintah membangun Besipae adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” tegas Marius.

Baca juga : Pejabat Pemprov NTT Sebut Komnas HAM Akan Datang ke Besipae

Menurut dia, kawasan Besipae yang sangat produktif itu dipersiapkan Pemerintah NTT sebagai lahan pengembangan usaha tanaman kelor, porang, dan peternakan. Dalam persoalan lahan di Besipae, tidak ada tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan seperti dalam video yang viral itu.

”Aparat keamanan di lokasi sangat paham terhadap prosedur pengamanan yang dilakukan, sehingga dipastikan pengamanan yang dilakukan sudah sesuai protap yang berlaku dalam menghadapi masyarakat di Besipae,” kata Marius.

Menurut Marius, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi tidak memiliki niat untuk menyengsarakan rakyat di Besipae. Pemerintah NTT memiliki sejumlah program pembangunan di TTS. Sebab, daerah penghasil cendana itu, merupakan salah satu daerah yang menjadi kantong kemiskinan terbesar di NTT. ”Pemerintah NTT terus berjuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah ini agar bebas dari belenggu kemiskinan,” terang Marius.

Baca juga : Kapolres TTS Bantah Tindakan Represif di Pubabu

Sementara itu, Warga Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Matheda Esterina Selan, mengatakan, rumah yang dibangun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk merelokasi warga tidak layak huni. Sebab, ukuran yang tidak memadai untuk ditempati setiap kepala keluarga. ”Pemerintah NTT sudah membangun rumah ada empat unit tapi tidak layak dihuni sama sekali,” kata Matheda Esterina Selan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi secara terpisah mengatakan, Pemerintah NTT membangun rumah layak huni bagi warga Pubabu, Besipae. Menurut dia Pemerintah NTT tidak mengambil alih lahan Besipae untuk kepentingan tertentu tetapi akan digunakan untuk kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat.

”Kami tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menjadi perhatian serius Pemerintah NTT dengan menyiapkan rumah layak huni bagi warga Pubabu,” kata Josef A Nae Soi.

Saksikan video menarik berikut ini: