Pulihkan Pendidikan, Australia Undang Kembali Mahasiswa Internasional

KalbarOnline.com – Sektor pendidikan internasional yang menguntungkan di Australia akan memperoleh dukungan melalui rencana kedatangan ratusan mahasiswa dari Asia.

Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham pada Minggu (16/8) mengatakan 300 mahasiswa akan datang ke Australia Selatan sebagai bagian dari program percobaan guna memulai kembali sektor pendidikan internasional, yang terdampak parah oleh pandemi Covid-19.

Para pelajar tersebut akan melakukan perjalanan ke Australia dari Singapura pada awal September mendatang, dan kemudian menjalani masa karantina wajib selama dua pekan, dengan semua biaya ditanggung oleh pihak universitas dan mahasiswa.

Baca Juga :  Umumkan Zona Merah di Jawa Barat, Besok Ridwan Kamil ke Bekasi

Mereka akan menjadi rombongan mahasiswa internasional pertama yang memasuki Australia sejak Maret lalu.

Birmingham memaparkan Negara Bagian Australia Selatan, yang hanya mencatatkan 18 kasus terkonfirmasi Covid-19 sejak awal Juli, akan digunakan sebagai lokasi uji coba untuk melanjutkan kembali sektor pendidikan internasional. “Kami ingin memastikan bahwa apa pun yang terjadi terkait dengan kedatangan internasional yang memasuki Australia dilaksanakan dengan standar keamanan paling ketat,” ujar Birmingham.

“Saya juga ingin menekankan bahwa dana para pembayar pajak tidak akan digunakan untuk mendukung biaya perjalanan mahasiswa ke Australia maupun karantina wajib.”

Baca Juga :  Iran Tangkap Lima Warganya yang Jadi Mata-Mata Asing

Universities Australia, badan tertinggi yang mewakili universitas-universitas di negara tersebut, mengungkapkan universitas berpotensi kehilangan laba hingga 16 miliar dolar Australia (1 dolar Australia = Rp10.627) hingga 2023 sebagai imbas merebaknya pandemi Covid-19.

Terdapat lebih dari 500.000 mahasiswa internasional di Australia pada awal merebaknya pandemi Covid-19, tetapi mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima sejumlah stimulus ekonomi dari pemerintah. (*)

Comment