KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target ke Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk bisa menurunkan angka stunting jDib14 persen.

Jokowi mengatakan, dari data yang dimiliki ada perbaikan dari prevalensi stunting dari 37 persen di 2013 menjadi 27,6 persen di 2019. Ini ada penurunan cukup lumayan.

“Tapi saya kira ini tidak cukup kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita seperti yang saya sampaikan ke Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14 persen,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/8).

Jokowi meminta ke jajarannya untuk fokus menurunkan angka stunting di 10 daerah yang terdiri dari ‎Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

‎Nantinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bisa menyampaikan kepada gubernur, bupati wali kota sampai ke kepala desa agar 10 provinsi tersebut betul-betul fokus untuk penurunan stunting

“Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita fokus saja menurunkan angka stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi,” katanya.

Presiden Jokowi mengatakan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu harus dipastikan tetap berjalan. Sehingga tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI,” ungkapnya.

Kemudian aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi para ibu hamil pada keluarga juga harus terus digencarkan. Sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting.

“Sekali lagi saya minta agar ini melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, RT dan RW serta relawan dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” ungkapny.

Dalam upaya penurunan angka stunting juga bisa diselarasakan dengan program perlindungan sosial. Terutama Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Sehingga bisa menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” pungkasnya. (*)