DPR Desak Pemerintah Percepat Pemerataan Tenaga Listrik

KalbarOnline.com – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono mendesak pemerintah agar mempercepat pemerataan tenaga listrik di Indonesia. Pembangunan fasilitas kelistrikan dimimta tetap dijalankan. Mengingat listri sangat penting menopang kehidupan masyarakat.

“Kita sudah 75 tahun merdeka, kalau masih ada daerah 3T, daerah remote yang belum mendapatkan aliran listrik, kami akan berikan dukungan percepatan,” ujar Sartono di Jakarta, Rabu (5/8).

Dia menyampaikan, tidak bisa dipungkiri masih ada masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik. Padahal, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi kehidupan. karena bisa mendukung berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan.

“Kita dalam posisi memberikan support dan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita dukung melalui politik anggaran,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi pun sepakat dengan itu. Menurutnya masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang belum terakses listrik.

Wilayah Indonesia timur menjadi yang terbanyak tak terjamah listrik. Oleh karena itu, harus ada percepatan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mau tidak mau, elektrifikasi merupakan variabel dominan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujar Anwar.

Dia menegaskan, elektrifikasi bukan sebatas penerangan, namun harus dilihat secara luas. Oleh karenanya berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk terciptanya pemerataan listrik. “Bukan sekedar penerangan, tapi jadi faktor kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat. Misalnya untuk mesin-mesin tepat guna di pedesaan,” tambahnya.

Dampak tidak meratanya elektrifikasi juga berdampak pada sektor pendidikan. Kongkritnya, di masa pandemi Covid-19 ini, banyak sekolah yang kesulitan dalam menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Tercatat, ada 8.522 sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki listrik. Sementara 42.159 sekolah belum mendapatkan akses internet.