by

Ogah Diwawancarai, Pj Wali Kota Makassar Dinilai Tak Paham Undang-undang

KalbarOnline.com, MAKASSAR — Sejumlah wartawan yang bertugas di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengeluhkan sulitnya melakukan wawancara dengan Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf.

Dengan dalih sibuk dan terburu buru, Yusran selalu menolak permintaan wawancara dengan awak media. Padahal, ia hanya duduk manis menerima tamu yang hendak audiens dengannya.

Salah satu wartawan desk Pemkot Makassar yang tak ingin disebutkan namanya mengeluhkan sikap Pj Wali Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir.

Meskipun kata dia, Pj Wali Kota ditunggu dari pagi hingga malam hari ia tak kunjung menemui dan ogah-ogahan ketika hendak diwawancarai oleh awak media.

“Sepertinya Pj Wali Kota Makassar tidak paham dengan Undang-undang,” ujarnya, Kamis (4/6/2020) malam.

Menurutnya, pejabat publik harus bisa menggunakan peran pers sebaik mungkin tentang kinerja dan program kerjanya, sehingga masyarakat paham apa yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini

“Saya pribadi sangat menyayangkan sikap pejabat seperti ini, kalau setiap wartawan mau konfirmasi selalu menghindar. Ini terjadi sejak beberapa hari menjabat Pj Wali Kota,” sesalnya.

Hal serupa dirasakan FNM, wartawan media online di Makassar, ia mengaku sudah berhari-hari menanti Yusran, tetapi tak juga mendapat respon. Bahkan dirinya merasa sudah putus asa mengejar-ngejar keberadaan Yusran.

“Beneran kah itu Yusran mantan aktivis. Kalau aktivis biasanya dulu suka mengkritik, kok ini selama jadi pejabat publik, seakan omongannya takut dikritik,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menilai, tertutupnya informasi publik akan memicu distorsi informasi, bahkan isu dan opini publik yang berasal dari sumber tidak resmi justru sulit dikendalikan pemerintah

“Pejabat publik, termasuk penjabat kepala daerah, tidak boleh menutup diri kepada publik, apalagi wartawan. Sebab menolak memberi informasi selain termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik sesuai UU Nomor 40/1999 tentang Pers,” kata Luhur, Kamis (4/6/2020).

Selain itu, kata Luhur, kepala daerah juga telah melanggar prinsip keterbukaan informasi seperti diatur dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Terlebih, situasi saat ini, sangat penting membangun komunikasi empati ke masyarakat, sebab Pemkot Makassar tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi pandemi global yang terjadi.

“Tapi syaratnya Pemkot juga terbuka, termasuk mengomunikasikan langkah penanganan dan rencana mitigasi yang akan disiapkan,” terangnya. (ikbal/fajar)

Comment

News Feed