by

Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Sutarmidji : Ketetapan Allah

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji turut memberikan tanggapannya terkait Keputusan Menteria Agama (KMA) tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah/2020 masehi. Mengenai penyelenggaran Ibadah Haji, Midji menegaskan bahwa pihaknya di daerah tetap mengikuti keputusan pusat.

“Kalau soal haji karena ini keputusan pemerintah pusat dan Pemerintah Arab Saudi, kita ikuti saja. Tentu tahun depan yang saat ini ditunda keberangkatannya akan diprioritaskan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/6/2020).

Midji juga menanggapi Keputusan Menteri Agama (KMA) yang memperbolehkan calon jamaah haji (CJH) yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat meminta kembali setoran pelunasan tersebut. Menurutnya, lebih baik Bipih tersebut tak diambil kembali oleh para jamaah jika memang melaksanakan ibadah haji sudah menjadi niatan para jamaah.

“Kalau saya kalau sudah diniatkan untuk haji ya sudah,” ucapnya.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini pun meminta masyarakat Kalbar bersabar menyusul dibatalkannya keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hal ini menurutnya merupakan suatu ketetapan Allah. Untuk itu Midji mendoakan agar para jamaah yang ditunda keberangkatannya tahun ini terus sehat dan dapat berangkat melaksanakan ibadah haji di tahun mendatang.

“Kalau soal haji ini siapa sih yang tidak ingin. Termasuk pemerintah Saudi berpikir untuk keselamatan apalagi ini kaitan dengan ibadah, pasti keputusan yang diambil sangat berat. Termasuk pemerintah Indonesia jangan disalahkan, kalau Saudi tidak buka bagaimana kita mau memberangkatkan jamaah. Pasti mereka (Saudi) juga ada pertimbangan, apa kita meragukan ulama dari Saudi, kairo, mesir. Mungkin ini suatu ketetapan Allah, tahun ini tak ada haji, mungkin belum waktunya. Mudah-mudahan tahun depan kuotanya semakin banyak, semuanya sehat dan bisa berangkat tahun depan,” pungkasnya.

2.159 Calon Jamaah Haji Kalbar Batal Berangkat

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Ridwansyah memastikan pemberangkatan 2.519 calon jamaah haji (CJH) Kalbar musim haji 1441 Hijriah/2020 masehi dibatalkan. Hal ini menyusul Keputusan Menteri Agama RI nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah/2020 masehi.

“Sebagaimana hasil konferensi pers Bapak Menteri Agama pada tanggal 2 Juni 2020 kemarin, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk pemberangkatan haji tahun 2020 ini dibatalkan artinya tahun ini tidak ada pemberangkatan. Tentu saja pembatalan ini tak lepas dari situasi yang kita hadapi saat ini yakni darurat covid-19 demi keselamatan seluruh jamaah dan sudah melalui pertimbangan yang matang. Ini bagian dari ikhtiar Kementerian Agama dengan mengutamakan kondisi keselamatan jamaah haji,” ujarnya saat diwawancarai KalbarOnline, Rabu (3/6/2020).

Selain itu, kata Ridwan, dibatalkannya pemberangkatan CJH Kalbar pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini juga dikarenakan terbatasnya waktu persiapan yang tersedia.

“Waktu kita yang tersisa sekarang ini sudah sangat mepet, di mana seharusnya tanggal 26 Juni itu akan ada pemberangkatan kloter pertama, artinya hanya tinggal 23 hari. Sementara sampai hari ini Arab Saudi sendiri belum memberikan pernyataannya untuk persiapan musim haji tahun ini. Dengan pertimbangan itu tentu saja membutuhkan waktu yang lebih besar untuk persiapan pemberangkatan. Sementara sampai hari ini waktu kita semakin sedikit,” tukasnya.

Untuk itu Ridwan mengajak seluruh calon jamaah haji Kalbar memaklumi kondisi saat ini. Namun, Ridwan mengharapkan, dengan dibatalkannya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini dapat memberikan kesiapan yang lebih matang bagi calon jamaah haji Kalbar ke depan.

“Memang ini kondisi yang berat untuk mengambil keputusan, tetapi ini demi keselamatan jiwa seluruh jamaah tentu saja ini yang lebih diutamakan. Dengan demikian paling tidak memberikan kesiapan yang lebih matang lagi bagi calon jamaah haji kita ke depan, paling tidak bagi mereka yang hari ini batal menjadi prioritas untuk diberangkatkan di tahun yang akan datang,” imbuhnya.

“Kita sudah melakukan persiapan mulai dari awal sampai sekarang, tentu saja hal ini kita sesuaikan dengan arahan Pak Menteri. Sementara ini karena dibatalkan, otomatis semuanya kita sesuaikan persyaratan itu,” timpalnya.

Ridwan turut menuturkan, sampai hari ini terdapat 154 dari 2.519 calon jamaah haji Kalbar yang belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

“Tentu saja bagi calon jamaah di tahun 2020 ini kita sudah data semuanya. Paling tidak jamaah haji yang saat ini ditunda menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Tapi mungkin bagi jamaah yang membutuhkan, silahkan saja kalau ingin mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Silahkan ditarik kapanpun kita siap membantu. Tapi saya yakin dan percaya seluruh jamaah tentu karena sudah niatnya, mungkin mereka akan persiapkan itu semua,” tuturnya.

“Bagi jamaah yang sudah masuk dalam kuota pemberangkatan, bisa saja digantikan misalnya istrinya meninggal bisa digantikan oleh suaminya, anak kandungnya, sepanjang ada pernyataan dari yang bersangkutan atau ahli waris yang bersangkutan,” pungkasnya.

Kemenag keluarkan kebijakan pembatalan ibadah haji 1441 Hijriah

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi resmi mengeluarkan kebijakan pembatalan ibadah haji 1441 H. Pembatalan ini berlaku untuk seluruh calon jamaah haji (CJH).

Bagi calon jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442H/2021M. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelas Fachrul.

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal. Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. “Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag. (Fai)

Comment

News Feed