by

Siap-siap New Normal, Dewan Kalbar Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus Untuk Pondok Pesantren

KalbarOnline, Pontianak – Rencana pemerintah memberlakukan The New Normal di saat belum tuntasnya penyebaran Covid-19 di Kalbar disikapi serius oleh Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kalimantan Barat, Roby Nazarudin, SH.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk tetap mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah,” ujarnya, Kamis (28/5/2020).

Dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mensosialisasikan kepada masyarakat dan kalangan pondok pesantren apa itu New Normal.

“Agar masyarakat serta para Kyai dan pengurus ponpes tahu apa itu New Normal. Sehingga mereka bias melaksanakan dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sehingga roda ekonomi juga diharapkan dapat berjalan baik,” tukasnya.

Untuk mempersiapkan kondisi new normal, Roby meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Kalimantan Barat.

“Khususnya di Kota Pontianak, di mana sarana dan prasarananya masih banyak yang belum memenuhi standar protokol kesehatan,” tukasnya.

Disebutkan Roby, kebutuhan sarana dan prasarana untuk menjalankan New Normal itu meliputi;

  1. Memfasilitasi PCR test dan swab secara massif untuk seluruh kyai, ustadz serta santri.
  2. Memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali minimal 14 hari harus melakukan isolasi mandiri.
  3. Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memenuhi standar New Normal yang difasilitasi pihak Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama serta pemerintah daerah melalui dinas terkait.
  4. Memfasilitasi tersedianya pusat kesehatan ponpes berikut tenaga dan alat medis, wastafle portable, penyemprotan disinfektan secara teratur, masker, hand sanitizer, serta sarana MCK yang harus sesuai dengan prosedur tetap (Protap) beserta buku Petunjuk pelaksanaan dan teknisnya dalam bentuk buku saku dan sebagainya termasuk penyelenggaraan proses belajar mengajar di pondok pesantren dalam masa New Normal.

“Berkaitan dengan kondisi tersebut, harus ada intervensi pemerintah daerah dan pemerintah daerah harus segera mengantisipasinya serta Bersama-sama mencarikan solusinya. Hal ini tentu tidak terlepas dari masalah anggaran. Maka dari itu pemerintah daerah bias mengalokasikan sumber dana APBD yang sudah direalokasikan untuk mengatasi Corona (Covid-19) atau mengajukan ke pemerintah pusat melalui dana APBN,” tegasnya,

“Apalagi juga diperlukan penambahan ruangan untuk karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing,” timpalnya.

Menurut Roby, keberlangsungan proses belajar mengajar di Ponpes harus tetap berlangsung agar putaran perekonomian bias berjalan. Ponpes, tegas Roby, memiliki andi yang besar untuk bangsa, bahkan kiprah ponpes juga besar dalam mencetak serta pembentukan karakter anak muda yang sedas demi kemajuan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perhatian khusus serta bantuan nyata bagi tumbuhkembangnya pondok pesantren.

“Apalagi sudah ada UU pondok pesantren sehingga tidak ada lagi alasan pemerintah untuk menafikan Ponpes,” pungkasnya. (*/Fai)

Comment

News Feed