by

Adakan Barang dan Jasa Tangani Covid-19, Pemda Diberi Keleluasaan

KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan akan melaksanakan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19.

Hal itu diungkapkannya usai melakukan teleconference dengan Mendagri beserta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ruang Pontive Center Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (8/4/2020).

“Intinya adalah tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, pemerintah daerah (pemda) diberikan keleluasaan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penanganan Covid-19. Dari sisi anggaran, pihaknya telah melakukan realokasi dan refocusing dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp46,4 miliar untuk penanggulangan Covid-19. Selain itu, pemerintah pusat juga telah memberikan keleluasaan bagi pemda dalam pengadaan barang dan jasa.

“Baik itu pengadaan peralatan dan jasa lainnya dalam penanggulangan Covid-19,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Edi, pihaknya tetap mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan digelarnya rapat koordinasi melalui teleconference ini, memberikan pencerahan kepada pemda untuk lebih bisa secara cepat menanggulangi Covid-19, khususnya di Kota Pontianak.

“Dengan arahan dan pencerahan tadi kita tetap didampingi oleh BPKP Kalbar dan aparatur pemeriksaan internal atau Inspektorat Kota Pontianak,” ungkapnya.

Ia menyebut, barang dan jasa yang diprioritaskan untuk secepatnya diadakan adalah Alat Pelindung Diri (APD), Rapid Test, ventilator, pasien monitor untuk ruang isolasi dan sebagainya. Diakuinya, pihaknya sudah mengusulkan permintaan bantuan dari pemerintah pusat namun hingga saat ini belum terpenuhi.

“Oleh sebab itu kita diberikan keleluasaan untuk membeli sendiri,” pungkasnya. (jim/prokopim)

Comment

News Feed