by

Tri Rismaharini Keluarkan Protokol Pengendalian Mobilitas Penduduk

KalbarOnline.com,SURABAYA– Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470/3674/436.7.13/2020 tentang Protokol Pengendalian Mobilitas Penduduk yang dikirimkan kepada ketua RT, pengelola apartemen, pengelola country house, dan pengurus REI Jawa Timur.

Surat edaran itu berdasar Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat COVID-19.

Risma mengatakan, demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemkot meminta para ketua RT dan pihak pengelola untuk melakukan beberapa antisipasi.

”Kami minta kepada warga apabila ada anggota keluarganya di luar kota atau luar negeri untuk menunda kepulangan ke Surabaya,” kata Risma seperti dilansir dari Antara pada Selasa (7/4).

Untuk warga Surabaya di luar kota atau luar negeri yang sudah terlanjur kembali ke Surabaya, lanjut Risma, harus mentaati langkah-langkah penanganan, yaitu kepala atau anggota keluarga harus melaporkan anggotanya yang datang dari luar kota atau luar negeri itu ke ketua RT atau pengurus RT yang ditunjuk atau pengelola apartemen setempat. ”Laporan itu harus dilakukan paling lambat 1×24 jam sejak kedatangan,” ucap Risma.

Selanjutnya, ketua/pengurus RT yang ditunjuk atau pengelola apartemen itu harus memasukkan data warga tersebut melalui aplikasi lawancovid-19. Selain itu, mewajibkan wargaa dan seluruh anggota keluarganya melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan menaati berbagai ketentuan yang telah ditetapkan.

Ketentuan yang dimaksud di antaranya tidak boleh keluar rumah, menggunakan kamar terpisah, selalu menggunakan masker, menghindari pemakaian bersama peralatan makan, selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan berjemur, selalu menjaga kebersihan rumah dan diri dengan cairan disinfektan atau bahan penangkal virus lain, dan rutin melakukan pengukuran suhu tubuh.

”Ketua RT atau pengurus RT atau pengelola apartemen harus aktif memperbarui data-data warganya,” ujar Risma.

Selain itu, Risma meminta melakukan pemantauan terhadap keberadaan pendatang baru di wilayah RT, apartemen dan country house. Bahkan, dia juga meminta pendatang beridentitas kependudukan non-Surabaya yang datang terhitung belum 14 hari sejak surat ini diterima, wajib melakukan deteksi dini melalui aplikasi lawancovid-19 dan melakukan isolasi mandiri sekaligus mengunduh aplikasi lawancovid-19 guna memperbarui data kondisi vital diri setiap hari.

”Kami juga minta pengelola country house, pemilik rumah kos, atau rumah sewa, atau asrama untuk sementara ini tidak menerima penghuni baru yang datang dari luar kota atau luar negeri,” kata Risma.

Menurut Risma, pengelola country house, pemilik rumah kos atau rumah sewa atau asrama juga wajib melakukan pendataan dan deteksi dini melalui aplikasi lawancovid-19 terhadap semua penghuni.

Apabila sudah terlanjur menerima penghuni baru dari luar kota atau luar negeri yang terhitung belum 14 hari sejak surat itu diterima, semua penghuninya harus isolasi mandiri dan harus mengunduh aplikasi lawancovid-19 guna memperbaharui data kondisi vital diri setiap hari.

”Kami juga meminta warga untuk sementara ini tidak menerima kunjungan tamu atau keluarga atau kerabat dari luar kota atau dari luar negeri,” kata Risma. (jpc)

Comment

News Feed