by

Insiden Penolakan Pemakaman PDP Corona, Pemkot Didorong Gencarkan Sosialisasi

KalbarOnline.com,MAKASSAR– DPRD Kota Makassar menyoroti kinerja Pemkot Makassar dalam mengedukasi warga, terkait penanganan jenazah pasien terkait virus corona. Pemkot dianggap kurang maksimal dalam memberi pemahaman ke warga.

Menurut Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo sebagian masyarakat khususnya di Kota Makassar masih khawatir dan panik berlebihan terhadap pasien terjangkit corona.

Adalah tugas pemerintah dalam memberi rasa aman dan tenang ke masyarakat, selain fokus terhadap penanganan Covid-19.

“Dari awal saya selalu mengatakan pemerintah harus memberi rasa aman dan tenang ke masyarakat, selain fokus terhadap penanganan covid 19, juga antsipasi pemerintah terhadap dampak covid 19 tersebut,” jelas Rudianto Lallo saat dihubungi fajar.co.id, Rabu (01/04/2020).

Oleh karena itu, kata Rudianto, imbauan tersebut harus sampai ke masyarakat dengan menggencarkan sosialisasi mulai dari perangkat OPD , Camat, Lurah hingga tingkat RT/RW.

“Warga harus diberi pemahaman mendetail terkait corona ini. Sehingga tidak perlu terjadi insiden seperti penolakan pemakaman,” tandasnya.

Sebelumnya, telah terjadi insiden penolakan pemakaman jenazah berstatus PDP Corona oleh warga di Kecamatan Manggala, Makassar dan warga di sekitar pemakaman Pannara, Antang, Kota Makassar.

Ratusan orang memblokade pintu masuk pemakaman umum karena adanya kekhawatiran berlebihan jika jenazah PDP Corona di makamkan di lingkungannya akan berdampak buruk bagi kesehatan warga sekitar.

Fakta ini terjadi karena pemerintah dinilai lamban dalam mengedukasi warganya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar Kasrudi menambahkan, pemerintah Kota Makassar harus segera turun tangan memberi informasi jelas ke masyarakat.

Karena fenomena seperti layaknya gunung es, jika dibiarkan maka akan menjadi bumerang di kemudian hari.

“Ini buah dari kurangnya sosialisasi pemerintah kota ke warganya. Sehingga menimbulkan presepsi buruk terhadap wabah ini. Jika tidak ditangani secara cepat, saya khawatir akan terjadi konflik yang rumit,” tegas Kasrudi.

Sehingga ia mendorong pemerintah mulai dari tingkat atas hingga RT/RW lebih gencar lagi melakukan sosialisasi.

“Pemerintah jangan hanya duduk di belakang meja. Harus turun ke masyarakat, agar mereka paham,” pungkas politisi Gerindra itu. (endra)

Comment

News Feed