KalbarOnline.com, JAKARTA— Anggota DPR RI, Supriansa meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Brigjen Merdisyam sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.

Itu setelah polisi berpangkat bintang satu ini salah memberikan keterangan terkait kedatangan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Bandara Haluoleo. Merdisyam bilang mereka baru saja dari Jakarta mengurus perpanjangan izin kerja.

Hal ini kemudian terbantahkan setelah pihak Kementerian Hukum dan HAM, melalui Kantor Imigrasi Kendari memberikan klarifikasi jika TKA ini sebenarnya datang dari China dan sempat transit di Thailand.

“Ini sebuah kecelakaan yang sangat fatal. Aparat mestinya tidak boleh seceroboh itu menerima informasi atau memberi keterangan pers. Apalagi di kepolisian ada namanya intelijen. Mestinya lebih awal memastikan kebenaran sebuah informasi melalui intelijennya,” kata Supriansa ke Fajar.co.id, Selasa (17/03/2020).

Baca Juga: Imigrasi: TKA yang Masuk Sultra Sudah Lama

Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM dan keamanan ini juga menyayangkan langkah kepolisian yang menangkap pelaku pengambil dan penyebar video kedatangan TKA yang akan berkerja di Konawe, Sulawesi Tenggara.

“Padahal apa yang dilakukan pria itu justru saya menilai sangat bagus karena memberi informasi lewat rekaman kepada publik,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Mantan Wakil Bupati Soppeng ini mengatakan, jika benar telah terjadi perbedaan penjelasan antara Kementerian Hukum dan HAm dengan Kapolda Sulawesi Tenggara, maka Kapolri mestinya mengevaluasi bawahannya yang ada di kendari.

“Seorang kapolda tidak boleh seceroboh itu memberi keterangan pers yang kejadiannya belum akurat pengetahuannya. Mestinya meneliti dengan baik dengan mengumpulkan keterangan intelijen kepolisian dan intelijen lain agar tidak salah memberi keterangan di hadapan publik,” ungkapnya.

Supriansa juga mengingatkan para pejabat publik lainnya untuk bekerja dan memberikan keterangan ke publik secara transparan. Kejadian di Kendari tersebut, kata Supriansa bukan persoalan sepele karena menyangkut kepercayaan publik kepada institusi kepolisian.

“Kita selalu berusaha bahwa institusi kepolisian ini harus menjadi tumpuan masyarakat dalam segala hal sehingga harus benar-benar terpercaya. Tapi ini malah membuat gaduh maka saya minta Kapolri segera mencopot kapolda Sulawesi Tenggara. Penertiban anggota sangat penting demi kepercayaan publik,” pungkasnya. (mirsan/fajar)