Musrenbang Regional Kalimantan 2020

KalbarOnline, Pontianak – Percepatan rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan menjadi salah satu isu strategis yang disuarakan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan 2020 yang dilangsungkan di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu (19/2/2020) kemarin.

Menurut Sutarmidji, jalur kereta api dinilai penting sekalipun jalan trans Kalimantan sudah terkoneksi dan terus dikembangkan. Hal ini, kata dia, sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Selain untuk mempermudah lalu lintas dari berbagai wilayah di Pulau Kalimantan, sekaligus sebagai jalur distribusi sumber daya alam yang murah.

“Jalur kereta api ini juga jalur distribusi SDA, agar murah karena wilayah kita sangat luas dan panjang. Sehingga kereta api pilihan paling tepat untuk menghubungkan semua wilayah di Kalimantan,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Regional Kalimantan 2020.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu juga menegaskan, pembangunan jalur kereta api trans Kalimantan ini menjadi satu keharusan terlebih lagi jika nantinya ibu kota negara sudah resmi pindah ke Kalimantan, tentu akan memudahkan lalu lintas perjalanan orang antar wilayah di Kalimantan.

“Ini juga untuk percepatan pembangunan di Kalimantan. Sekaligus mendukung percepatan pemindahan ibu kota negara. Saya yakin Pak Mendagri bisa menyuarakan kepentingan daerah,” tandasnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang hadir sekaligus membuka Musrenbang Regional Kalimantan 2020 itu mengapresiasi kekompakan Pemerintah Daerah se-Kalimantan sehingga bisa melaksanakan Musrenbang regional tercepat se-Indonesia di tahun 2020 ini.

“Forum ini menunjukkan Pemda Kalimantan memiliki kesatuan pandang yang solid dalam membangun pulau Kalimantan,” katanya.

Mantan Kapolri itu juga menegaskan bahwa Musrenbang penting dilaksanakan dalam rangka mencanangkan dan merumuskan program-program pembangunan nasional di tahun berikutnya.

“Rencana pembangunan 2021 memang harus dibicarakan sekarang. Untuk disodorkan di Bappenas. Supaya pagu indikatif bisa dirumuskan. Kemudian apa yang akan dibuat programnya, anggaran dan sebagainya,” ujarnya.

Dirinya berharap, Musrenbang yang dilaksanakan itu dapat menghasilkan program-program yang dapat segera diserahkan ke Pemerintah Pusat.

“Saya selaku Mendagri dan selaku Pengawas serta Pembina Pemerintah Daerah akan selalu siap untuk mengakomodir harapan dan keinginan hasil Musrenbang ini,” tegasnya.

Sementara terkait dengan Keputusan Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, dinilainya akan semakin membuka konektivitas di Pulau Kalimantan. Jelas, hal ini juga akan menimbulkan manfaat berganda bagi masyarakat.

“Adanya keputusan Bapak Presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, inilah peluang yang sangat penting sekali untuk masyarakat Kalimantan. Multiplier efeknya akan luar biasa, konektivitas akan terbangun dengan sendirinya, bandara akan langsung dari berbagai negara ke Kalimantan. Otomatis bukan hanya Kaltara yang akan terdongkrak tapi daerah sekitarnya juga akan terdongkrak, pertanian, perkebunan, sekolah, jalan dan infrastruktur lainnya,” cetusnya.

Mendukung hal tersebut, dalam Musrenbang Regional Kalimantan 2020 ini, para Gubernur di Kalimantan mendeklarasikan dukungannya terhadap Pemerintah atas kebutuhan pemindahan Ibu kota tersebut. Deklarasi tersebut juga turut diikuti oleh seluruh peserta Musrenbang yang hadir. Adapun pernyataan sikap atau deklarasi tersebut memuat 3 (tiga) poin utama, yakni:

Pertama; Kami masyarakat Pulau Kalimantan tetap dan terus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua; Kami masyarakat Pulau Kalimantan mendukung perpindahan Ibukota Negara ke Pulau Kalimantan.

Ketiga; Kami masyarakat Pulau Kalimantan senantiasa mendukung segala upaya untuk pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Fai)