KalbarOnline, Pontianak – Selain Percepatan rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan, beberapa usulan lain turut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan 2020 yang dilangsungkan di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu (19/2/2020) kemarin. Di antaranya yakni soal kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan. Di mana, kata dia, dari rencana pembangunan 11 semelter, Kalimantan sangat membutuhkan energi listrik yang besar yaitu sebesar 579,5 Mega Watt (MW). Hal ini juga untuk percepatan pembangunan kawasan industri di Kalimantan.

“Kebutuhan listrik ini diperlukan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi agar masyarakat di desa tidak lagi gelap,” ujarnya.

Energi listrik ini juga, tegas Midji, untuk mendukung kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan pindah ke Pulau Kalimantan yakni di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu juga, kata dia, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, di mana, hilirisasi industri menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian khusus.

Oleh karena itu, ditegaskan Midji, kepala daerah se-Kalimantan sangat mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan kawasan industri di Kalimantan.

“Rasio elektrifikasi di Kalbar sebesar 96 persen, Kalteng sebesar 95 persen, Kalsel 99 persen, Kaltim sebesar 99 persen, Kaltara sebesar 99 persen dan secara keseluruhan di Indonesia sebesar 98,86 persen,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini juga berharap pemerintah pusat bisa meningkatkan dan mempercepat pembangunan pipa transmisi gas bumi Trans Kalimantan. Yakni dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya hingga Pontianak untuk percepatan pembangunan IKN.

“Transmisi gas trans Kalimantan dari Bontang sampai Pontianak sepanjang 2.219 kilometer untuk pemerintah pusat agar dibahas, ini sebagai penunjang IKN nantinya,” harapnya.

Selain listrik dan gas, banyak persoalan lain yang juga disampaikan Sutarmidji dalam kesempatan tersebut. Seperti tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta percepatan pembangunan infrastruktur lainnya. (Fai)